Page 80 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 10 FEBRUARI 2021

SUBSIDI GAJI TAK DILANJUTKAN TAHUN INI, DIGANTI BANTUAN RP 3,5 JUTA

JAKARTA, - Pemerintah memastikan subsidi gaji dalam program Bantuan Subsidi Upah (BSU) tak
lagi dilanjutkan tahun ini. Dana untuk pencairan BLT ini tak lagi teralokasi di APBN 2021.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah, mengakui bahwa dana BLT subsidi gaji atau
bantuan subsidi upah (BSU) tahun ini tidak ada alokasinya dalam APBN 2021.

"Sementara, memang di APBN 2021 BSU tidak dialokasikan. Nanti dlihat bagaimana kondisi
ekonomi berikutnya," ujar Ida dikutip dari Antara, Selasa (9/2/2021).
Ida menjelaskan, program bantuan subsidi upah ini pasti akan berlanjut asalkan tergantung dari
situasi dan kondisi perekonomian nasional tahun ini.

"Nanti kami lihat kondisi ekonomi berikutnya," kata menteri dari unsur dari Politisi Partai
Kebangkitan Bangsa (PKB) ini.

Sebagai informasi, untuk termin pertama penyaluran dengan rentang waktu bulan Agustus
hingga Oktober 2020, realisasinya mencapai 12,29 juta penerima atau 99,11 persen dengan
anggaran Rp 14,7 triliun.

Sementara pada termin pertama tersebut, bantuan subsidi gaji yang belum tersalurkan mencapai
110.762 pekerja. Sedangkan untuk termin kedua, pihaknya memulai penyaluran pada bulan
November 2020.

Adapun realisasi penyaluran sebanyak 12,24 juta atau 98,71 persen dengan anggaran Rp 14,6
triliun. Sementara yang belum tersalurkan terdapat 159.727 pekerja sehingga total realisasi dari
kedua termin sebesar Rp 29,4 triliun atau 98,91 persen.

Lanjut Ida, pemerintah akan mengandalkan program Kartu Prakerja untuk memberikan insentif
bagi pekerja terdampak pandemi Covid-19.

"Kita tidak menggunakan skema subsidi upah, tapi program Kartu Prakerja yang di situ ada
insentifnya tetap dilanjutkan," kata Ida.

Ia menegaskan bahwa alokasi yang diberikan terhadap Kartu Prakerja cukup besar, yakni sekitar
Rp20 triliun dan sejauh ini tidak ada anggaran yang dialokasikan untuk BSU di APBN 2021.

"Subsidi upah di APBD 2021 sampai sekarang memang tidak dialokasikan, karena kita
konsentrasi pada program Kartu Prakerja," tambah Ida.

Dia menegaskan bahwa di dalam Kartu Prakerja telah ada komponen insentif, selain dana untuk
meningkatkan kompetensi bagi yang berhasil menjadi peserta.

Kartu Prakerja adalah program pemerintah untuk pelatihan dan pengembangan keahlian
masyarakat. Namun, selama pandemi Covid-19 pemerintah melakukan perubahan agar terdapat
komponen bantuan insentif bagi pekerja yang menjadi korban pemutusan hubungan kerja (PHK)
atau angkatan kerja baru.

Total bantuan yang didapat adalah Rp 3,55 juta, dengan rincian Rp 600 ribu untuk biaya
pelatihan tiap bulan selama empat bulan atau total Rp 2,4 juta dan Rp 1 juta sebagai insentif
biaya pelatihan, serta Rp 150 ribu sebagai biaya survei.

Sampai saat ini pemerintah masih mempersiapkan pembukaan pendaftaran gelombang ke-12
dari program tersebut.

79