Page 102 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 4 AGUSTUS 2021
P. 102
Namun demikian, masih didapati berbagai permasalahan seperti pelanggaran, penyalahgunaan
izin, konflik, kecemburuan sosial, publikasi ilmiah tanpa izin, praktik kesehatan illegal, hinga
pemberitaan media asing yang dapat menimbulkan tendensi negatif secara politik maupun
lainnya.
"Di masa pandemi Covid-19, kita monitor bersama bahwa isu tenaga kerja asing ilegal maupun
legal cukup menimbulkan pro kontra, bahkan hoax di masyarakat," ujar Bahtiar pada webinar
dengan tema "Pemantauan dan Pengawasan Orang Asing dan Lembaga Asing pada Masa
Pandemi Covid-19" yang digelar Ditjen Pol & PUM, Selasa (3/8/2021).
Bahtiar mengatakan, kegiatan bebas visa kunjungan yang saat ini sudah dihentikan sejak
pandemi, masih menjadi salah satu akses masuk orang asing ke Indonesia dan kerap
disalahgunakan. Karena itu, kata Bahtiar, kebijakan ini perlu dievaluasi lebih lanjut dengan
meninjau dampak baik dan buruknya. Selain itu, imbuh Bahtiar, masih ditemukannya beberapa
kasus kriminal yang diakibatkan oleh orang asing.
Untuk menanggulangi permasalahan tersebut, lanjut Bahtiar, perlu dilakukan antisipasi melalui
langkah cegah dini, deteksi dini, dan lapor dini. Selain itu, perlu pula koordinasi dan sinergisitas
antarstakeholder dalam melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap orang asing serta
lembaga asing di daerah.
"Artinya, pengawasan harus dapat dilakukan tidak hanya oleh satu institusi, tetapi secara
bersama-sama, sinergis, dan kolaboratif bahkan harus ada pelibatan masyarakat," tutur Bahtiar.
Bahtiar menekankan, perlu keterlibatan peran pemerintah daerah. Sebab, kepala daerah wajib
menjaga ketenteraman dan ketertiban umum di wilayahnya. Itu termasuk dalam hal dampak
yang ditimbulkan dari keberadaan dan aktivitas orang asing serta lembaga asing.
Dia menyebutkan beberapa pedoman hukum yang menjadi acuan pemerintah daerah dalam
melakukan pemantauan orang asing dan TKA, di antaranya Peraturan Menteri Dalam Negeri
(Permendagri) Nomor 49 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemantauan Orang Asing dan Organisasi
Kemasyarakatan di Daerah. Selain itu, ada pula Permendagri Nomor 50 Tahun 2010 tentang
Pedoman Pemantauan Tenaga Kerja Asing di Daerah.
Adapun dalam webinar tersebut dihadirkan tiga narasumber, di antaranya Direktur Pengawasan
dan Penindakan Keimigrasian Pria Wibawa, Direktur Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja
Asing Ditjen Binapenta dan PKK Kementerian Ketenagakerjaan Haryanto, serta Direktur
Kewaspadaan Nasional Kemendagri Budi Antoro.
(*).
101
