Page 188 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 22 DESEMBER 2021
P. 188
Persetujuan itu saat Pemprov DKI Jakarta melakukan rapat dengan pihak pengusaha terkait
kenaikan UMP tahun 2022.
"Waktu kita rapat di awal dewan pengupahan sejujurnya yang kami terima bahwa semua pihak
bahkan pengusaha dalam rapat tersebut tidak keberatan sampai 5 persen," ungkapnya di
Balaikota DKI Jakarta, Selasa (21/12/2021).
Namun, setelah itu, pihak dari Kementrian Tenaga Kerja (Kemenaker) mengeluarkan besaran
kenaikan UMP sekitar 1 persen atau senilai Rp37.700.
Lalu pada 19 Desember 2021, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengubah besaran
kenaikan UMP menjadi 5,1 persen atau senilai Rp225.660.
"Waktu itu kita coba putuskan, sesuai dengan PP (peraturan pemerintah). Setelah dilihat
angkanya kecil. Sehingga akhirnya Pemprov, Gubernur mengambil kebijakan untuk memenuhi
rasa keadilan, maka disesuaikan angkanya sehingga ditingkatkan menjadi 5,1 persen," terang
Ariza.
Namun setelah kenaikan UMP direvisi oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, pihak dari
Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) merasa keberatan dengan besaran kenaikan UMP bahkan
mengancam akan menggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
"Kalo pengusaha nanti kalo ada keberatan silahkan disampaikan, kita bisa duduk, diskusi dialog,"
ujar dia. (*).
187
