Page 263 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 22 DESEMBER 2021

Menurut Pandapotan, hal ini dapat menimbulkan gesekan antara para pekerja dengan
pengusaha.
"Para pekerja nanti bisa tidak percaya dengan para pengusaha," ujar Pandapotan di Kebayoran
Baru, Jakarta Selatan, Selasa, 7 Desember 2021.

Dari informasi yang dia dapat, Pandapotan mengatakan, Anies Baswedan bahkan saat ini sedang
menyiapkan revisi kembali UMP 2022. Jika nantinya revisi tersebut sampai dikeluarkan,
Pandapotan makin khawatir gesekan antara pengusaha dan buruh makin besar.

Oleh karena itu, Pandapotan mengatakan DPRD DKI berencana memanggil Dinas Tenaga Kerja
untuk menanyakan dasar revisi tersebut. "Jadi saya bilang, Anies ini menciptakan kegaduhan,
menciptakan suasana gaduh. Buktinya Asosiasi Pengusaha langsung ke PTUN untuk revisinya,"
kata dia.

Pada Sabtu, 18 Desember 2021 Anies mengumumkan revisi kenaikan UMP DKI 2022 dari semula
hanya Rp 37.749 (0,85 persen) menjadi Rp 225.667 (5,11 persen). Dengan begitu, UMP DKI
2022 ditetapkan senilai Rp 4.641.854.

Sebelumnya, UMP DKI 2022 hanya naik Rp 37.000, yakni dari Rp 4.416.186,548 menjadi Rp
4.453.935,536. Penetapan ini mengikuti ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja atau UU Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021
tentang Pengupahan.

Namun, kalangan buruh memprotes penetapan UMP DKI 2022 dan meminta Anies mencabut
keputusannya. Anies lantas melayangkan surat nomor 533/-085.15 tentang Usulan Peninjauan
Kembali Formula Penetapan Upah Minumum Provinsi (UMP) 2022. Surat ini ditujukan untuk
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah.

Pengusaha Protes

Revisi kenaikan UMP DKI 2022 menjadi 5,1 persen mendapat protes dari kalangan pengusaha.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi B. Sukamdani menganggap revisi
kenaikan upah minimum provinsi atau UMP DKI Jakarta 2022 bakal menjadi catatan untuk
Gubernur Anies Baswedan. Dia menganggap Anies telah melanggar Peraturan Pemerintah
Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

"Dia sebagai gubernur yang seharusnya paham sekali masalah ini melanggar, jadi catatan
tersendiri apalagi kalau mau nyapres," kata dia dalam konferensi pers daring, Senin, 20
Desember 2021.

Hariyadi mengutarakan proses penetapan upah tahun depan harus mengikuti aturan yang
berlaku, yaitu PP 36/2021. PP ini adalah regulasi turunan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2020 tentang Cipta Kerja.

Masalahnya, dia memaparkan, PP 36/2021 tidak mengatur bahwa UMP 2022 yang sudah
ditetapkan Dewan Pengupahan bisa diubah. Menurut dia, Anies telah memutuskan revisi UMP
DKI secara sepihak.

"Sepihak juga hanya dengan satu serikat pekerja lagi, tidak semua serikat pekerja," ujar dia.
Hariyadi melanjutkan bahayanya memutuskan regulasi yang didasari tekanan publik. Dampaknya
dapat merusak tatanan hukum negara di kemudian hari. Dia lantas meminta Anies untuk
menjaga iklim investasi, termasuk kesinambungan usaha dan pekerja.

262