Page 259 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 22 DESEMBER 2021

Judul Kemendagri Telusuri Dugaan Pelanggaran Anies karena Naikkan UMP
DKI 2022
Nama Media kompas.com
Newstrend Upah Minimum 2022
Halaman/URL https://nasional.kompas.com/read/2021/12/21/15531971/kemendagri-
telusuri-dugaan-pelanggaran-anies-karena-naikkan-ump-dki-2022
Jurnalis Vitorio Mantalean
Tanggal 2021-12-21 15:53:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos, Non Rilis
Layanan Korporasi
Sentimen Positif

Narasumber

negative - Akmal Malik (Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri) Kami
tidak bisa katakan itu (ada pelanggaran) dulu. Nanti, pastinya teman-teman dari Ditjen Bangda
(Direktorat Jenderal Bina Pengembangan Daerah) akan mencoba mempelajari itu dulu ya

neutral - Akmal Malik (Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri) Kita sedang
pelajari. Dinamika itu kebetulan ada di Ditjen Bangda. Nanti kami akan coba komunikasikan
dengan dirjen terkait

positive - Chairul Fadhly Harahap (Kepala Biro Humas Kemnaker) Kami mengimbau agar harus
dilaksanakan sesuai PP 36/2021, karena itu amanat undang-undang. Kalau Kemnaker menegur,
pasti ada wilayah yang harus ditaati dalam bernegara. Kami berkoordinasi dengan Kemendagri
dalam hal ini

neutral - Akmal Malik (Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri
(Kemendagri)) Kita kan pelayan publik, ya. Kita harus membuat regulasi yang betul-betul fair
(adil) bagi semua pemda

Ringkasan

Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Akmal Malik,
mengaku belum bisa menyebut ada atau tidaknya pelanggaran dalam revisi kenaikan upah
minimum provinsi (UMP) DKI 2022. Butuh pendalaman terlebih dulu untuk Kemendagri
menentukan apakah langkah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan itu termasuk kategori
pelanggaran.

258