Page 254 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 22 DESEMBER 2021
P. 254

ANIES NAIKKAN UMP DKI JAKARTA, BAGAIMANA RIDWAN KAMIL?

              Pemerintah DKI Jakarta merevisi kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) menjadi 5,1 persen
              atau naik Rp 225 ribu. Lalu bagaimana dengan Provinsi Jawa Barat ? Kepala Dinas Tenaga Kerja
              dan  Transmigrasi  Provinsi  Jawa  Barat  (Disnakertrans  Jabar)  Rachmat  Taufik  Garsadi
              mengatakan, kemungkinan besar Pemprov Jabar tak akan merevisi UMP. Artinya tetap mengacu
              kepada UU No 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah, UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang
              Cipta Kerja dan PP RI Nomor 36 Tahun 2021 tentang pengupahan.

              "Kita dari birokrasi dan pak gubernur tentang regulasi bahwa tetap aturan itu harus kita jaga.
              Karena walaupun nanti pak gubernur, walau tidak mungkin, seperti DKI. Apindo tidak mau bayar,
              kami memiliki tugas dan fungsi pengawasan yang berkaitan dengan norma kerja," ujar Taufik
              saat ditemui di Gedung Sate, Selasa (21/12/2021).

              Taufik mengatakan, sedianya ada alternatif lain untuk meningkatkan kesejahteraan buruh yakni
              melalui struktur skala upah dan sejenisnya. Taufik pun sebelumnya menemui perwakilan serikat
              buruh yang mempertanyakan soal kenaikan UMP seperti DKI Jakarta.

              "Sepertinya begitu (tidak naik UMP), karena walau bagaimana pun tetap yang kasihan buruhnya.
              Buruhnya bersitegang dengan manajemennya, siapa yang bertanggung jawab. Nanti buruhnya
              di PHK, kan kasihan pak gubernur nanti pengangguran meningkat," katanya.
              "Sekarang lebih baik tempuh jalan tengahnya bersama-sama agar sama-sama untung," ucapnya.

              Sebelumnya,  Gubernur  DKI  Jakarta  Anies  Baswedan  mengungkapkan  alasannya  merevisi
              kenaikan  Upah  Minimum  Provinsi  (UMP)  menjadi  5,1  persen  atau  naik  Rp  225  ribu.  Anies
              mengatakan revisi kenaikan upah itu menyesuaikan angka inflasi di DKI Jakarta.

              "Selama ini kenaikan UMP selalu lebih besar dari inflasi, inflasi itu kenaikan harga, UMP kenaikan
              upah, nah dari formula yang dibuat Kementerian Ketenagakerjaan, inflasi di Jakarta 1,1%, pakai
              formula  kementerian  UMP  naiknya  0,8%  itu  mengganggu  rasa  keadilan,  bagaimana  buruh
              naiknya upah hanya 0,8% padahal biaya hidupnya, inflasi naik 1,1%," ujarnya dalam acara Pop
              Art Jakarta, District 8 SCBD, Jakarta Selatan, Minggu (19/12/2021).

              Anies  mengatakan  keputusan  kenaikan  UMP  tersebut  juga  mempertimbangkan  proyeksi
              pertumbuhan  ekonomi.  Menurutnya,  dari  faktor  inflasi  dan  pertumbuhan  ekonomi  itu,
              didapatkanlah angka 5,1 persen.




























                                                           253
   249   250   251   252   253   254   255   256   257   258   259