Page 252 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 22 DESEMBER 2021
P. 252

Pembinaan  Pengawasan  Ketenagakerjaan  dan  Keselamatan  dan  Kesehatan  Kerja  (Ditjen
              Binwasnaker dan K3) melakukan sidak di Bintara kawasan Bekasi, Senin (20/12/2021).
              Para CPMI ini dijanjikan bekerja sebagai pekerja rumah tangga ( ) dan tiap-tiap CPMI juga telah
              diiming-imingi uang saku atau uang tinggal sebesar Rp 5 juta hingga Rp 7 juta.

              Sidak dilakukan sebagai tindak lanjut dari laporan masyarakat kepada Dit. Bina P2PMI Kemnaker
              yang meminta pertolongan dikarenakan adanya dugaan penempatan PMI secara ilegal.

              Penempatan PMI tersebut akan dilakukan oleh orang perseorangan dan bukan oleh Perusahaan
              Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) yang telah mendapatkan izin dari pemerintah.

              Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja (Ditjen
              Binapenta dan PKK), Suhartono, mengatakan, sidak ini merupakan upaya pelindungan bagi WNI
              yang akan diberangkatkan secara ilegal.
              Penempatan  yang  dilakukan  secara  ilegal  akan  berdampak  bagi  keselamatan  para  CPMI.
              "Penempatan  yang  dilakukan  secara  ilegal  akan  membuat  CPMI  rentan  menjadi  korban
              perdagangan orang, kerja paksa, atau tindak pidana lainnya," ucap Suhartono dalam keterangan
              tertulisnya, Selasa (21/12).

              Lebih  lanjut  Ia  mengatakan,  penempatan  PMI  ke  negara  Arab  Saudi,  Qatar,  dan  UEA  untuk
              bekerja pada pemberi kerja perseorangan masih dilakukan moratorium sejak tahun 2015 dengan
              ditetapkannya Kepmenaker Nomor 260 Tahun 2015.
              Direktur Bina P2PMI, Rendra Setiawan mengimbau masyarakat untuk berhati-hati apabila adanya
              rayuan atau bujuk rayu dari calo, sponsor, atau pihak lainnya yang bukan sebagai P3MI yang
              terdaftar di Kemnaker dengan menjanjikan pekerjaan di luar negeri dengan upah tinggi.

              "Upayakan mendapatkan informasi yang resmi dari Dinas Ketenagakerjaan setempat atau LTSA,"
              ucap Rendra.







































                                                           251
   247   248   249   250   251   252   253   254   255   256   257