Page 247 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 22 DESEMBER 2021
P. 247

Judul               Kemnaker Kecewa Anies Revisi UMP DKI 2022
                Nama Media          Balikpapan Post
                Newstrend           Upah Minimum 2022
                Halaman/URL         PgA7
                Jurnalis            dtc
                Tanggal             2021-12-21 16:27:00
                Ukuran              83x294mmk
                Warna               Hitam/Putih
                AD Value            Rp 17.430.000

                News Value          Rp 87.150.000
                Kategori            Ditjen PHI & Jamsos, Non Rilis
                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Positif




              Narasumber
              negative - Chairul Fadly Harahap (Kepala Biro Humas Kemnaker) Kalau memang itu benar yang
              diinformasikan kita menyayangkan sekali keputusan itu karena kita tetap mengacu kepada PP
              36 Tahun 2021 tentang Pengupahan

              neutral - Chairul Fadly Harahap (Kepala Biro Humas Kemnaker) Jadi PP 36 sudah mengatur
              tentang tata cara dan cara penghitungan (UMP), kemudian mekanisme penghitungan dan dasar
              penghitungan yang sudah jelas, ya saya pikir kita tetap mengacu kepada regulasi yang telah
              diatur. Ini juga PP 36 ini merupakan (program) strategis nasional yang harus kita laksanakan
              negative - Chairul Fadly Harahap (Kepala Biro Humas Kemnaker) Kami belum mendapatkan ini
              makanya saya bilang dari tadi kan kalau memang itu benar informasi itu kan, artinya kita juga
              belum dapat tembusan atau pemberitahuan atau apapun



              Ringkasan
              Kementerian  Ketenagakerjaan  (Kemnaker)  menyayangkan  kepu-tusan  Gubernur  DKI  Jakarta
              Anies Baswedan yang merevisi kenaikan upah minimum provinsi (UMP). Kemnaker menegaskan
              agar penetapan UMP oleh kepala daerah tetap mengacu Peraturan Pemerintah Nomor 36Tahun
              2021 tentang Pengupahan.


              KEMNAKER KECEWA ANIES REVISI UMP DKI 2022

              Kementerian  Ketenagakerjaan  (Kemnaker)  menyayangkan  keputusan  Gubernur  DKI  Jakarta
              Anies Baswedan yang merevisi kenaikan upah minimum provinsi (UMP). Kemnaker menegaskan
              agar penetapan UMP oleh kepala daerah tetap mengacu Peraturan Pemerintah Nomor 36Tahun
              2021 tentang Pengupahan.

              "Kalau memang itu benar yang diinformasikan kita menyayangkan sekali keputusan itu karena
              kita tetap mengacu kepada PP 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan," kata Kepala Biro Humas
              Kemnaker Chairul Fadly Harahap kepada detikcom, Senin (20/12).
                                                           246
   242   243   244   245   246   247   248   249   250   251   252