Page 250 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 22 DESEMBER 2021

Sidak yang dilakukan pada Senin (20/12) itu sebagai tindak lanjut dari laporan masyarakat
kepada Dit. Bina P2PMI Kemnaker yang meminta pertolongan dikarenakan adanya dugaan
penempatan PMI secara ilegal.

Para CPMI ini dijanjikan bekerja sebagai pekerja rumah tangga (domestic workers) dan tiap-tiap
CPMI juga telah diiming-imingi uang saku sebesar Rp 5 juta hingga Rp 7 juta. Penempatan PMI
tersebut akan dilakukan oleh orang perseorangan, bukan oleh Perusahaan Penempatan Pekerja
Migran Indonesia (P3MI) yang telah mendapatkan izin dari pemerintah.

Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja (Ditjen
Binapenta dan PKK), Suhartono menjelaskan sidak ini merupakan upaya perlindungan bagi WNI
yang akan diberangkatkan secara ilegal. Ia menuturkan penempatan yang dilakukan secara ilegal
akan berdampak bagi keselamatan para CPMI.

“Penempatan yang dilakukan secara ilegal akan membuat CPMI rentan menjadi korban
perdagangan orang, kerja paksa, atau tindak pidana lainnya,” ujarnya dalam keterangan tertulis,
Selasa (21/12/2021).

Suhartono menerangkan penempatan PMI ke negara Arab Saudi, Qatar, dan UEA untuk bekerja
pada pemberi kerja perseorangan masih dilakukan moratorium sejak tahun 2015 dengan
ditetapkannya Kepmenaker Nomor 260 Tahun 2015.
Sementara itu, Direktur Bina P2PMI Rendra Setiawan mengingatkan masyarakat untuk berhati-
hati apabila adanya rayuan atau bujuk rayu dari calo, sponsor, atau pihak lain yang bukan berasal
dari P3MI yang terdaftar di Kemnaker dengan menjanjikan pekerjaan di luar negeri dengan upah
tinggi.

“Upayakan mendapatkan informasi yang resmi dari Dinas Ketenagakerjaan setempat atau LTSA,”
ungkap Rendra.

(Red)

249