Page 253 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 22 DESEMBER 2021
P. 253
Judul Anies Naikkan UMP DKI Jakarta, Bagaimana Ridwan Kamil?
Nama Media detik.com
Newstrend Upah Minimum 2022
Halaman/URL https://news.detik.com/berita-jawa-barat/5864500/anies-naikkan-ump-
dki-jakarta-bagaimana-ridwan-kamil
Jurnalis Yudha Maulana
Tanggal 2021-12-21 15:57:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos, Non Rilis
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
positive - Rachmat Taufik Garsadi (Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jabar) Kita dari
birokrasi dan pak gubernur tentang regulasi bahwa tetap aturan itu harus kita jaga. Karena
walaupun nanti pak gubernur, walau tidak mungkin, seperti DKI. Apindo tidak mau bayar, kami
memiliki tugas dan fungsi pengawasan yang berkaitan dengan norma kerja
negative - Rachmat Taufik Garsadi (Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jabar)
Sepertinya begitu (tidak naik UMP), karena walau bagaimana pun tetap yang kasihan buruhnya.
Buruhnya bersitegang dengan manajemennya, siapa yang bertanggung jawab. Nanti buruhnya
di PHK, kan kasihan pak gubernur nanti pengangguran meningkat
positive - Rachmat Taufik Garsadi (Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jabar) Sekarang
lebih baik tempuh jalan tengahnya bersama-sama agar sama-sama untung
neutral - Anies Baswedan (Gubernur Dki Jakarta) Selama ini kenaikan UMP selalu lebih besar
dari inflasi, inflasi itu kenaikan harga, UMP kenaikan upah, nah dari formula yang dibuat
Kementerian Ketenagakerjaan, inflasi di Jakarta 1,1%, pakai formula kementerian UMP naiknya
0,8% itu mengganggu rasa keadilan, bagaimana buruh naiknya upah hanya 0,8% padahal biaya
hidupnya, inflasi naik 1,1%
Ringkasan
Pemerintah DKI Jakarta merevisi kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) menjadi 5,1 persen
atau naik Rp 225 ribu. Lalu bagaimana dengan Provinsi Jawa Barat ? Kepala Dinas Tenaga Kerja
dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat (Disnakertrans Jabar) Rachmat Taufik Garsadi
mengatakan, kemungkinan besar Pemprov Jabar tak akan merevisi UMP. Artinya tetap mengacu
kepada UU No 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah, UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang
Cipta Kerja dan PP RI Nomor 36 Tahun 2021 tentang pengupahan.
252
