Page 135 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 MARET 2021

Tak hanya itu, dirinya juga berharap kepada para pengusaha agar hak-hak pekerjanya terpenuhi.

Sebab, menurut dia, pekerja merupakan aset yang harus dikelola dengan baik sehingga secara
bersama dapat mengembangkan usaha dan membantu pembangunan negara untuk
menciptakan kesejahteraan masyarakat.

Haiyani menjelaskan, kebijakan pengupahan perlu disesuaikan dengan kondisi dan dinamika
perubahan ekonomi global, memerlukan respon cepat dan tepat.

Tanpa reformasi struktural, pertumbuhan ekonomi akan melambat.
"Pengupahan salah satu faktor yang memberikan dampak yang sangat signifikan terhadap
dinamika tersebut," ujar dia.

Adapun pokok pengaturan pengupahan yang diatur dalam PP Nomor36 Tahun 2021, antara lain
upah minimum ditentukan berdasarkan kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan, pengusaha tetap
dilarang membayar upah di bawah upah minimum yang ditetapkan.

Pengusaha wajib menyusun dan menerapkan struktur dan skala upah di perusahaan dengan
memperhatikan kemampuan dan produktivitas.

Sementara, upah pada usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) ditetapkan berdasarkan
kesepakatan antara pengusaha dengan pekerja atau buruh di perusahaan dengan ketentuan
sebesar 50 persen dari rata-rata konsumsi masyarakat di tingkat provinsi.

Begitu pula dengan nilai upah yang disepakati sekurang-kurangnya 25 persen di atas garis
kemiskinan di tingkat provinsi.

Selain itu, upah kerja lembur wajib dibayar oleh pengusaha yang memperkerjakan pekerja atau
buruh melebihi waktu kerja atau pada istirahat mingguan atau diperkerjakan pada hari libur
resmi sebagai kompensasi.

134