Page 133 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 MARET 2021

Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan atau BPJAMSOSTEK
Anggoro Eko Cahyo dalam paparan Kebijakan Umum Penyelenggaraan Sistem Jaminan Nasional
di hadapan Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), Selasa (3/2/2021).

Berdasarkan dokumen yang diperoleh Bisnis, Anggoro memaparkan empat poin kondisi
BPJAMSOSTEK saat ini dan dua di antaranya terkait klaim. Dalam satu pekan masa kerjanya,
jajaran direksi baru mengidentifikasi adanya potensi kenaikan klaim di program JHT, JP, dan JKP.

Dia menyoroti perlunya peningkatan kapasitas pelayanan klaim dalam program JHT dan JP,
karena jika terjadi peningkatan klaim maka akan melebihi kapasitas layanan yang ada saat ini.
Isu klaim pun berkaitan dengan tantangan pelaksanaan jaminan sosial yakni memenuhi tingginya
ekspektasi publik.

"Potensi peserta yang akan melakukan klaim JHT dan JP sebesar 15,5 juta dalam lima tahun ke
depan, tetapi kapasitas layanan sebesar 2,6 juta klaim per tahun," ujar Anggoro pada Selasa
(2/3/2021).
Selain itu, program JKP yang baru akan berjalan pun menyimpan potensi klaim cukup besar.
Anggoro mengacu kepada besarnya pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK),
sehingga nantinya harus memperoleh manfaat JKP.

"Rata-rata sebanyak 6,5 juta peserta penerima upah [PU] keluar setiap tahun, merupakan
potensi menjadi penerima manfaat JKP," ujar Anggoro yang mengutip data Badan Pusat Statistik
(BPS).

Selain pembayaran klaim, jajaran direksi pun mengidentifikasi besarnya beban yang harus
dikeluarkan BPJAMSOSTEK saat ini. Dua aspek yang menjadi perhatian adalah beban personil
dan biaya operasional layanan.

Anggoro menjabarkan bahwa dari total Rp4,05 triliun, 68 persen di antaranya atau sekitar Rp2,7
triliun merupakan beban personil. Lalu, 13 persen lainnya atau sekitar Rp527 miliar merupakan
beban umum dan administrasi.

"Estimasi biaya terkait layanan klaim sebesar Rp337 miliar per tahun, yang dapat diefisienkan
sebesar Rp199 miliar," ujarnya.

Kondisi saat ini direspons oleh Anggoro dan jajarannya melalui lima program utama dalam 100
hari pertama. Pertama, jajaran direksi akan mendorong kemudahan daftar dan bayar untuk
menekan besarnya celah proteksi tenaga kerja.

Kedua, pihaknya pun akan fokus menyiapkan pelaksanaan program JKP sebagai salah satu
amanat Undang-Undang Cipta Kerja. Menurut Anggoro, program JKP penting untuk melindungi
para tenaga kerja di era ekonomi digital.
"Fokus utama tahun ini adalah implementasi program baru yang diamanahkan kepada kami,
yakni JKP, kami akan persiapkan segala sesuatunya agar JKP ini segera bisa terimplementasi
dengan baik dan menjadi penyempurna jaminan sosial yang sudah ada," ujar Anggoro pada
Selasa (2/3/2021).

Ketiga, BPJAMSOSTEK akan menggencarkan pemanfaatan aplikasi Jamsostek Mobile (J-Mo)
untuk meningkatkan kualitan layanan. Tingginya ekspektasi publik terhadap jaminan sosial
membuat layanannya harus terus meningkat.
Keempat, jajaran direksi baru akan memperkuat infrastruktur disertai program kelima dalam
meningkatkan kualitas dan integrasi data. Transisi teknologi menjadi salah satu perhatian utama
dalam pelaksanaan jaminan sosial di Asia Pasifik.

132