Page 224 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 MARET 2021
P. 224

Judul               Kemenaker: Mediator mesti kawal penerapan aturan baru PKWT
                Nama Media          antaranews.com
                Newstrend           Omnibus Law
                Halaman/URL         https://www.antaranews.com/berita/2036074/kemenaker-mediator-
                                    mesti-kawal-penerapan-aturan-baru-pkwt
                Jurnalis            Prisca Triferna Violleta
                Tanggal             2021-03-10 17:14:00
                Ukuran              0
                Warna               Warna
                AD Value            Rp 17.500.000
                News Value          Rp 52.500.000
                Kategori            Dirjen PHI & Jamsos
                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Positif



              Narasumber

              neutral  -  Tri  Retno  Isnaningsih  (Plt.  Dirjen  PHI  dan  Jamsos  Kemenaker)  Ada  perubahan
              pengaturan  cukup  signifikan  dengan  PKWT.  Ini  yang  mungkin  perlu,  istilahnya,  kita
              inventarisisasi permasalahannya dan bagaimana solusinya



              Ringkasan

              Pelaksana Tugas Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial (PHI dan Jamsos)
              Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) Tri Retno Isnaningsih meminta mediator hubungan
              industrial  menaruh  perhatian  terhadap  penerapan  perjanjian  kerja  waktu  tertentu  (PKWT)
              mengingat adanya aturan baru yang berlaku.



              KEMENAKER: MEDIATOR MESTI KAWAL PENERAPAN ATURAN BARU PKWT

              Jakarta - Pelaksana Tugas Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial (PHI dan
              Jamsos) Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) Tri Retno Isnaningsih meminta mediator
              hubungan  industrial  menaruh  perhatian  terhadap  penerapan  perjanjian  kerja  waktu  tertentu
              (PKWT) mengingat adanya aturan baru yang berlaku.

              "," katanya dalam sosialisasi virtual terkait aturan baru perjanjian kerja, yang dipantau di Jakarta,
              Rabu.

              Retno  merujuk  terhadap  aturan  baru  hasil  turunan  dari  Undang-Undang  Cipta  Kerja  yaitu
              Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih
              Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja.
              Aturan terkait PKWT, kata dia, mengalami pengubahan peraturan yang cukup signifikan dengan
              pemberlakuan PP terbaru itu.

              "Ada perubahan pengaturan cukup signifikan dengan PKWT. Ini yang mungkin perlu, istilahnya,
              kita inventarisisasi permasalahannya dan bagaimana solusinya," kata Tri Retno Isnaningsih.
                                                           223
   219   220   221   222   223   224   225   226   227   228   229