Page 292 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 MARET 2021
P. 292
penggeledahan untuk menemukan sebagian barang bukti. Dan dari rumah salah satu (saksi)
yang kami periksa hari ini, berhasil kami sita uang sebesar Rp470 juta, kata Kepala Kejari
Purwokerto Sunarwan saat konferensi pers di Kantor Kejari Purwokerto, Kabupaten Banyumas,
Selasa (9/3) malam.
JAKSA SITA RP470 JUTA DUGAAN KORUPSI DANA JPS COVID BANYUMAS
Kejaksaan Negeri Purwokerto menyita Rp470 juta dari hasil penggeledahan kasus dugaan
korupsi program Jaring Pengamanan Sosial (JPS) dari Kementerian Ketenagakerjaan RI di
wilayah Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah.
"Dari hasil penggeledahan rumah salah satu (saksi) yang kami periksa, berhasil kami sita uang
sebesar Rp470 juta," kata Kepala Kejari Purwokerto Sunarwan saat konferensi pers dikutip dari
Antara, Rabu (10/3).
Pihaknya juga mengamankan 38 stempel kelompok dari total 48 kelompok, satu unit komputer,
beberapa dokumen perjanjian kerja sama antara 48 kelompok dan Direktorat Pengembangan
dan Perluasan Kerja pada Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan
Perluasan Kesempatan Kerja (Ditjen Bina Penta dan PKK) Kemnaker RI.
Menurut dia, total bantuan dari Ditjen Bina Penta dan PKK Kemnaker RI untuk 48 kelompok itu
mencapai Rp1,920 miliar yang ditransfer ke rekening Bank Rakyat Indonesia (BRI) milik
kelompok, masing-masing mendapatkan Rp40 juta.
"Saat masing-masing perwakilan kelompok menarik uang tersebut, seseorang telah menunggu
di luar kantor BRI. Ketika kelompok itu keluar dari bank, orang tersebut meminta seluruh uang
itu," katanya.
Sunarwan mengatakan, pencairan dana program JPS dari Kemnaker tersebut adalah 1 Desember
2020 yang sebenarnya ditujukan untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat akibat Covid-19,
baik yang menjadi korban pemutusan hubungan kerja (PHK) maupun menganggur.
Dalam hal ini, kata dia, Ditjen Binapenta dan PKK Kemnaker memberikan bantuan kepada
kelompok masyarakat di desa dan masing-masing kelompok beranggotakan 20 orang.
"Tujuannya adalah memberdayakan kelompok tersebut. Biar kelompok di desa bisa berusaha,
bisa mendirikan usaha yang mandiri, tetapi ternyata dalam praktiknya, uang untuk 48 kelompok
ini diambil oleh satu orang dan mungkin akan berkembang nantinya. Sisa uang itu yang bisa
kami temukan di sini," katanya.
Lebih lanjut, Sunarwan mengatakan dalam penyelidikan kasus dugaan korupsi program JPS
Kemnaker tersebut, pihaknya belum menetapkan tersangka.
Pihaknya baru memeriksa tujuh saksi, salah satunya berinisial AM (26), pekerja swasta, warga
Desa Sokawera, Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas.
"AM baru kami periksa, Selasa (9/3). Tadi kami periksa sebagai saksi, kemudian dari hasil
keterangan yang bersangkutan, kami segera amankan semua yang kami sita hari ini," katanya.
Ia mengatakan 48 kelompok itu merupakan usaha mandiri baru yang dibentuk oleh AM. "Nama
kelompok ini, kalau dapat saya katakan hanya digunakan untuk nama saja," katanya.
Menurut dia, pihaknya masih mendalami penggunaan uang yang sebenarnya merupakan hak
kelompok tersebut.
291
