Page 288 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 MARET 2021
P. 288
Direktur Pembinaan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Luar Negeri (PTKLN)
Kementerian Ketengakerjaan Eva Trisiana mengatakan pada 2020, penempatan PMI hanya
sebesar 113.173 orang atau turun sekitar 40,8 persen dari jumlah penempatan pada 2019.
"Penempatan PMI wajib dilakukan dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Terkait hal
ini, Kemnaker telah mengeluarkan Pedoman Pelaksanaan Penempatan pada Masa Adaptasi
Kebiasaan Baru. Kita utamakan pelindungan PMI yang bekerja di luar negeri," kata Eva, dikutip
dari keterangan resminya, Rabu (10/3/2021).
Ia menjelaskan selama pandemi Covid-19 pertimbangan dalam proses penempatan tidak hanya
berdasarkan keputusan pemerintah, tetapi juga memperhatikan terbukanya akses masuk dari
negara penempatan.
Penempatan PMI juga harus memperhatikan dan mempertimbangkan kebijakan negara tujuan
penempatan dan otoritas setempat, yang memperbolehkan masuknya tenaga kerja asing dengan
menerapkan protokol kesehatan.
"Hal ini dilakukan untuk memastikan adanya pelindungan dan jaminan kesehatan bagi para PMI
yang bekerja di negara-negara tujuan penempatan," ujarnya.
Sementara untuk jumlah PMI sendiri, merujuk pada hasil laporan dari World Bank pada 2017,
diperkirakan ada 9 juta PMI di luar negeri, baik yang berangkat secara prosedural maupun non
prosedural.
"Berdasarkan data penempatan Pekerja Migran Indonesia, penempatan terbanyak ada di
Malaysia, Taiwan, Hong Kong, Singapura, Arab Saudi, Brunei Darussalam, dan Korea Selatan,"
katanya.
Lebih lanjut, dalam upaya penguatan pelindungan bagi PMI dan pencegahan penempatan PMI
secara norprosedural, Kemenaker telah melakukan sejumlah langkah.
Berbagai upaya yang dilakukan antara lain penguatan kebijakan melalui regulasi; penguatan tata
kelola melalui penguatan kelembagaan, penguatan Satgas Pelindungan PMI; penguatan kerja
sama luar negeri; penguatan Atase Ketenagakerjaan; dan pengembangan pusat layanan bagi
CPMI/PMI dan anggota keluarganya.
Kemenaker juga melakukan upaya deteksi dan pencegahan dini ( Early Warning ) PMI
nonprosedural sebelum CPMI diberangkatkan ke negara penempatan.
Hal ini dilakukan melalui penyiapan SDM dan peningkatan kualitas CPMI dengan menyediakan
dan memfasilitasi pelatihan CPMI melalui pelatihan vokasi; dan penguatan tata kelola terkait
pemanfaatan teknologi informasi dalam menyediakan layanan bagi stakeholder yang terlibat
dalam rantai proses ini.
287
