Page 147 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 25 AGUSTUS 2020
P. 147
Dia mengemukakan bahwa bantuan ini juga akan menyasar pegawai pemerintah non-pegawai
negeri sipil atau honorer selama tercatat sebagai peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan.
"Setelah kami berkoordinasi lintas kementerian dan lembaga, kami memberikan kesempatan
kepada pegawai pemerintah non-PNS yang tidak menerima gaji ke-13. Mereka berhak mendapat
manfaat selama ikut serta BPJS Ketenagakerjaan," ucap Ida dalam konferensi pers, Senin
(24/8/2020).
Ida mengemukakan bantuan tunai sendiri ditargetkan dapat mulai tersalur akhir Agustus ini.
Pihaknya sendiri telah menerima 2,5 juta data rekening pekerja untuk penyaluran tahap pertama.
"Hari ini kami menerima 2,5 juta data rekening dan teknis validasi paling lama empat hari sejak
data diserahkan oleh BPJS Ketenagakerjaan," lanjutnya.
Pada kesempatan yang sama, Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Agus Susanto menyebutkan
bahwa pihaknya telah menghimpun 13,7 juta rekening pekerja calon penerima bantuan. Sejauh
ini, pihaknya tengah melakukan proses verifikasi dan pencocokan data rekening pekerja dengan
basis data milik 127 bank.
"Dari 13,7 juta yang sudah tervalidasi 10 juta. Kami serahkan hari ini 2,5 juta secara bertahap
untuk mempermudah rekonsiliasi dan monitoring," tutur Agus.
Dia pun mengimbau agar para HRD perusahaan untuk segera melaporkan rekening pegawainya
jika memenuhi kriteria penerima mengingat masih ada sekitar 2 juta calon penerima bantuan
yang datanya belum diterima oleh BPJS Ketenagakerjaan.
"Masih ada 2 juta lagi tenaga kerja yang belum mengirimkan rekening. Oleh karena itu saya
minta bantuan para pemberi kerja, perusahaan, HRD agar mengumpulkan nomor rekening
karyawan agar bisa mendapat bantuan subsidi upah dari pemerintah," katanya.
146
