Page 143 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 25 AGUSTUS 2020
P. 143
Said menyatakan, hingga kini belum ada upaya konkret pemerintah untuk mencegah PHK akibat
pandemi Covid-19. Menurutnya, justru pemerintah lebih mementingkan membahas RUU
Omnibus Law ketimbang persoalan PHK.
"Sampai saat ini kami belum melihat apa strategi pemerintah dan DPR untuk menghindari PHK
besar-besaran akibat Covid-19 dan resesi ekonomi. Mereka seolah-olah tutup mata dengan
adanya ancaman PHK yang sudah di depan mata, tetapi yang dilakukan justru mengebut
pembahasan Omnibus Law," kata Said Iqbal dalam keterangan resminya, Senin (24/8).
Said menambahkan, aksi para buruh besok akan digelar serentak di 20 provinsi. Tuntutan para
buruh pun sama.
"Beberapa provinsi yang akan melakukan aksi antara lain Jawa Barat di Gedung Sate Bandung,
Banten di Serang, Jawa Tengah di Semarang, Jawa Timur di Gedung Grahadi Surabaya,"
tuturnya.
Dalam analisis KSPI, kata Said, Omnibus Law yang juga dikenal sebagai RUU Cipta Kerja hanya
akan merugikan buruh. Jika kelak diberlakukan, Omnibus Law akan menghapus upah minimum.
Omnibus Law justru memuat ketentuan tentang upah per jam. Besarannya pun di bawah upah
minimum.
Iqbal menambahkan, Omnibus Law juga mengurangi nilai pesangon dengan menghilangkan
uang penggantian hak dan mengurangi uang penghargaan masa kerja. Selain itu, Omnibus Law
memungkinkan penggunaan outsorcing dan kontrak seumur hidup untuk semua jenis
pekerjaan.
Iqbal juga menyoroti Omnibus Law yang akan mempermudah masuknya tenaga kerja asing
(TKA). Mantan calon anggota legislatif dari PKS itu menyebut Omnibus Law akan membuat TKA
buruh kasar bisa bekerja di Indonesia tanpa izin tertulis menteri.
"Bilamana DPR dan pemerintah tetap memaksa untuk mengesahkan RUU Cipta Kerja, bisa saya
pastikan, aksi-asi buruh dan elemen masyarakat sipil yang lain akan semakin membesar,"
pungkas dia. (ast/jpnn).
142
