Page 140 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 25 AGUSTUS 2020
P. 140
Judul Menaker Ingatkan Pemberi Kerja Dapat Disanksi Jika Laporan Data ke
BPJAMSOSTEK Tidak Akurat
Nama Media aktual.com
Newstrend Santunan Pegawai Swasta
Halaman/URL https://aktual.com/menaker-ingatkan-pemberi-kerja-dapat-disanksi-
jika-laporan-data-ke-bpjamsostek-tidak-akurat/
Jurnalis Asad Syamsul Abidin
Tanggal 2020-08-24 23:02:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 7.500.000
News Value Rp 22.500.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
negative - Ida Fauziyah (Menaker) Sanksi administratif berupa teguran, denda hingga
penghentian pelayanan publik dan sanksi lain sesuai ketentuan yang berlaku
positive - Ida Fauziyah (Menaker) Kami membutuhkan waktu untuk mengecek kesesuaian data
yang disampaikan Dirut BPJS Ketenagakerjaan. Data 2,5 juta itu bukan angka yang sedikit, kami
mentargetkan bisa ditransfer dimulai akhir Agustus ini
positive - Agus Susanto (Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan) Saya minta bantuan para
pemberi kerja/HRD agar segera mengumpulkan data rekening karyawannya untuk diserahkan
ke BPJS Ketenagakerjaan agar bisa memperoleh bantuan subsidi upah dari pemerintah
Ringkasan
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengingatkan bahwa pemberi kerja dapat
menerima sanksi administratif jika melaporkan dan mendaftarkan data karyawan tidak akurat
kepada BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK), apalagi saat dilakukan program bantuan subsidi
upah.
MENAKER INGATKAN PEMBERI KERJA DAPAT DISANKSI JIKA LAPORAN DATA KE
BPJAMSOSTEK TIDAK AKURAT
Jakarta - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengingatkan bahwa pemberi kerja
dapat menerima sanksi administratif jika melaporkan dan mendaftarkan data karyawan tidak
akurat kepada BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK), apalagi saat dilakukan program bantuan
subsidi upah.
"Sanksi administratif berupa teguran, denda hingga penghentian pelayanan publik dan sanksi
lain sesuai ketentuan yang berlaku, " ujar Menaker Ida dalam acara penyerahan data calon
139
