Page 174 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 25 AGUSTUS 2020
P. 174
Diketahui, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) membuka kembali penempatan PMI sejak
diterbitkannya Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 294/2020 yang telah ditandatangani
pada 29 Juli 2020. Hal ini dilakukan dalam rangka pemulihan ekonomi nasional (PEN).
Ida mengatakan, pembukaan penempatan PMI ini harus mengutamakan protokol kesehatan
pencegahan virus corona (Covid-19). "Guna mendukung percepatan pemulihan ekonomi
nasional serta memperhatikan kebijakan beberapa negara penempatan yang sudah membuka
tenaga kerja asing masuk, maka dipandang perlu untuk membuka kembali kesempatan bagi
calon pekerja migran Indonesia untuk dapat bekerja di negara tujuan penempatan dengan tetap
mengedepankan prinsip pelindungan hak-hak pekerja migran serta protokol kesehatan," ujarnya.
Selanjutnya, diprioritaskan bagi calon PMI yang telah terdaftar di Sisko P2MI, serta calon PMI
oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) yang telah memiliki Surat Izin
Perekrutan Pekerja Migran Indonesia(SIP2MI).
Menaker menegaskan, pembukaan penempatan pada masa adaptasi kebiasaan baru ini, calon
PMI tidak boleh dibebankan biaya karena adanya penerapan protokol kesehatan.
Begitu pula, saat penerapan kebijakan protokol kesehatan ketika PMI tiba dan berada di negara
tujuan penempatan. Maka dari itu, PT Bank Negara Indonesia (BNI) Persero disebutkan akan
menanggung biaya tes Covid-19. "BNI yang siap menanggung biaya protokol kesehatan berupa
tes PCR di Tanah Air," katanya.
Ida juga mengusulkan kepada Menteri Koordinator Bi dang Pembangunan Manusia dan
Kebudayaan (Menko PMK) dan Menteri Kesehatan untuk menganggarkan biaya tes covid bagi
PMI di Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19.
"Saya juga sudah bertemu dengan Pak Menko PMK dan Pak Menkes, kiranya bisa dialokasikan
anggaran yang ada di Gugus Tugas. Prinsipnya adalah tidak dibebankan kepada PMI, kita
memenuhi protokol kesehatan," ujarnya.
Sementara itu, BP2MI telah mengeluarkan Surat Edaran (SE) Nomor 14/2020 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Pelayanan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) pada Masa Adaptasi
Kebiasaan Baru. "SE ini menindaklanjuti terbitnya Keputusan Menteri Ketenagakerjaan
(Kepmenaker) Nomor 294/ 2020 tentang Pelaksanaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia
pada Masa Adaptasi Kebiasaan Baru," ujar Kepala BP2MI Benny Rhamdani dalam keterangan
tertulis, Selasa (4/8/2020).
Adapun, menurut Benny, SE tersebut disusun sebagai upaya pelindungan bagi calon PMI yang
akan bekerja di negara tujuan penempatan pada masa adaptasi kebiasaan baru. SE tersebut
juga sebagai petunjuk yang mengatur pelaksanaan pelayanan penempatan PMI pada masa
adaptasi kebiasaan baru yang wajib dilaksanakan penyelenggara pelayanan PMI.
Benny menuturkan, terdapat beberapa poin penting dalam SE tersebut, antara lain memastikan
aspek keselamatan jiwa para PMI di atas segala-galanya sebagai wujud kehadiran negara untuk
memberikan perlindungan menyeluruh bagi PMI. Kemudian, memastikan setiap tahapan proses
penempatan mematuhi protokol kesehatan secara ketat. "Dan memastikan tidak adanya
pembebanan biaya pemeriksaan PCR kepada CPMI/PMI," terang Benny.
kbc 10.
173
