Page 244 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 25 AGUSTUS 2020

Lebih lanjut, Ida menjelaskan subsidi upah tersebut akan diberikan kepada pekerja swasta dan
Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil dengan pendapatan di bawah Rp 5 juta. Selain
upah di bawah Rp 5 juta, mereka juga harus tercatat sebagai peserta aktif BPJS
Ketenagakerjaan. Ida menjelaskan, subsidi upah yang diberikan tersebut sebesar Rp 600 ribu
selama 4 bulan atau total senilai Rp 2,4 juta. Subsidi ini akan diberikan setiap 2 bulan atau setiap
pembayaran sebesar Rp 1,2 juta.

"Jadi untuk subsidi bulan September-Oktober akan kami berikan pada akhir Agustus ini. Dan 2
bulan berikutnya akan diberikan. Jadi diberikan dalam bentuk transfer langsung ke rekening
penerima 2 bulan sekali, Rp 1,2 juta," kata dia.

Ida menambahkan bantuan subsidi upah ini diberikan sebagai bentuk penghargaan kepada
pekerja dan pemberi kerja yang selama ini menjadi peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan.

Bagi pekerja yang tidak terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan, dan pekerja yang mengalami PHK
karena pandemi Covid-19 masih bisa mendapatkan bantuan sosial atau bantuan pemerintah
lainnya.

Sebagai contoh adalah pekerja yang ter-PHK atau dirumahkan, Ida menyatakan mereka
diprioritaskan untuk masuk dalam program padat karya dan program Kartu Prakerja. Sebagai
informasi, program Kartu Prakerja saat ini telah masuk gelombang V.
"Dan alhamdulillah batch 4 sudah memenuhi untuk 800 ribu peserta. Dan sebagaimana arahan
Presiden dan pak Menko (Bidang Perekonomian), teman-teman yang di-PHK, dirumahkan,
mendapatkan prioritas untuk batch berikutnya," ujar Ida.

Untuk diketahui, sebelumnya pemerintah berencana akan memberikan dana bantuan tunai (BLT)
berupa subsidi upah kepada pekerja dengan gaji di bawah Rp 5 juta . Skema bantuan tersebut
dianggarkan sebesar Rp 37 triliun. Skema ini akan diberikan kepada pekerja formal yang
terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan (BP Jamsostek). Namun, tak semua pekerja yang terdaftar
berhak menerima bantuan upah tersebut. (*).

243