Page 323 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 25 AGUSTUS 2020
P. 323

Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Benny Rhamdani mengatakan
              bahwa  Kalbar  merupakan  pintu  masuk  dan  keluar  tenaga  kerja  migran,  sehingga  rawan
              terjadinya  penyelundupan  TKI  ilegal.  Dan  perlu adanya  penanganan  yang  serius  dari  satgas
              pemberantasan pekerja migran ilegal.

              "Keberangkatan  para  pekerja  migran  Indonesia  yang  ilegal  ini  lebih  banyak  dilakukan  oleh
              sindikat, para sindikat ini komplotan yang memiliki modal yang diduga dibekingi oknum-oknum
              yang memiliki kekuasaan. Tapi, siapapun oknum-oknum tersebut yang berkomplot mendapatkan
              uang  dengan  cara  kotor  adalah  musuh  negara,"  kata  Benny  Rhamdani  kepada    .co.id    di
              Pontianak pada Senin, 24 Agustus 2020.

              Ia mengatakan, bahwa oknum-oknum yang hanya berorientasi mendapatkan keuntungan adalah
              pengkhianat  negara.  Dan  negara  tidak  boleh  kalah,  negara  harus  hadir  dalam  menghadapi
              sindikat  pengiriman  migran  ilegal.  Dan  untuk  memberantas  migran  ilegal  BP2MI  sudah
              membentuk satgas pemberantasan migran ilegal.

              "Saya berharap, satgas pemberantasan migran ilegal yang sudah dibentuk bisa bekerja efektif
              dengan  semua    stakholder    yang  ada  di  daerah.  Baik  kepolisian,TNI  dan  masyarakat,"  kata
              Benny.

              Lebih lanjut, kata Benny, penempatan tenaga kerja migran Kalbar ada 100 ribu, namun yang
              bermasalah hampir 3.000 orang. Dan Kalbar tercatat daerah yang rawan terjadinya pengiriman
              tenaga  kerja  migran  ilegal.  "Saya  meminta  kepada  UPT  BP2MI  Kalbar  untuk  melakukan
              penekanan kepada tenaga kerja dengan cara yang legal," ujarnya.

              Dia  pun  mengatakan,  jumlah  pekerja  migran  Indonesia  ada  3,7  juta  yang  terdata  di  dalam
              sistem, dan data yang ada di World Bank secara keseluruhan ada 9 juta. Kemudian ada 5,3 juta
              yang berangkat secara ilegal di 150 negara di dunia," ujarnya. (ren).








































                                                           322
   318   319   320   321   322   323   324   325   326   327   328