Page 339 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 25 AGUSTUS 2020
P. 339
Bantuan diberikan selama empat bulan, tapi dicairkan per dua bulan sekali dengan total bantuan
senilai Rp 2,4 juta. Artinya dalam sekali cair , para pekerja swasta akan menerima bantuan
senilai Rp 1,2 juta. Berikut update seputar bantuan Rp 600 ribu bagi para pekerja, seperti
dirangkum Tribunnews.com dari berbagai sumber:
1. Mulai dicairkan pada 25 Agustus 2020 Menteri Tenaga Kerja, Ida Fauziyah mengatakan,
pemberian bantuan tersebut akan mulai dilakukan pada 25 Agustus mendatang. Presiden Joko
Widodo (Jokowi) akan menyerahkan bantuan itu secara simbolik.
"Rencananya, Bapak Presiden menyerahkan secara langsung dan me-launching. Insya Allah
tanggal 25 Agustus ini," ujarnya, dalam keterangan tertulis, dikutip Senin (17/8/2020).
Bantuan yang cair 25 Agustus 2020 adalah subsidi untuk bulan September-Oktober.
"Dua bulan berikutnya akan diberikan. Jadi diberikan dalam bentuk transfer langsung ke rekening
penerima 2 bulan sekali, Rp 1.200.000," tutur Ida.
2. BPJS Ketenagakerjaan kantongi 12 juta nomor rekening Adapun skema pencairan bantuan
Rp 600 ribu akan langsung masuk ke rekening masing-masing pekerja. Hingga saat ini,
pemerintah telah mengantongi sekitar 12 juta rekening calon penerima bantuan subsidi gaji atau
upah dari BPJS Ketenagakerjaan.
"Sekarang Alhamdulillah, teman-teman pekerja kita yang menjadi peserta BPJS
(Ketenagakerjaan) datanya sudah 12 juta nomor rekening sudah masuk," kata Ida.
"Kita minta teman-teman BPJS untuk memvalidasi datanya dan kami di Kementerian
Ketenagakerjaan menerima datanya dari BPJS Ketenagakerjaan." "Jadi yang melakukan validasi
adalah teman-teman dari BPJS Ketenagakerjaan," tambah Ida.
Secara keseluruhan jumlah penerima bantuan pemerintah sebanyak 15,7 pekerja dengan total
anggaran sebesar Rp 37,7 triliun. Jumlah itu meningkat dari rencana awal yang sebanyak 13,8
pekerja.
3. Syarat penerima bantuan Sementara itu, aturan mengenai subsidi gaji untuk karyawan swasta
sebesar Rp 600.000 per bulan telah terbit. Dalam beleid itu, ada sejumlah syarat mengenai siapa
saja yang menerima bantuan.
Dikutip dari Kompas.com, pertama, pekerja atau buruh adalah warga negara Indonesia yang
dibuktikan dengan nomor induk kependudukan (NIK).
Kedua, terdaftar sebagai peserta aktif program jaminan sosial ketenagakerjaan BPJS
Ketenagakerjaan. Hal tersebut dibuktikan dengan nomor kartu kepesertaan.
Selanjutnya, pekerja yang bersangkutan harus berstatus sebagai peserta dengan status
kepesertaan hingga bulan Juni 2020.
Selain itu, pekerja merupakan peserta aktif program jaminan sosial ketenagakerjaan yang
membayar iuran dengan besaran iuran dihitung berdasarkan gaji atau upah di bawah Rp 5 juta.
Jumlah tersebut sesuai dengan gaji atau upah terakhir yang dilaporkan pemberi kerja dan
tercatat di BPJS Ketenagakerjaan.
Yang terakhir, pekerja yang bersangkutan harus memiliki rekening aktif.
(Tribunnews.com/Sri Juliati, Kompas.com.com/Mutia Fauzia, Kontan.co.id/Virdita Rizki Ratriani)
Penulis: Sri Juliati.
338
