Page 35 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 25 AGUSTUS 2020

Artikel mengenai subsidi gaji untuk guru honorer ini menjadi salah satu artikel yang banyak
dibaca. Selain itu masih ada beberapa artikel lain yang layak untuk disimak.
Lengkapnya, berikut ini tiga artikel terpopuler di kanal bisnis pada Selasa 25 Agustus 2020: 1.
Guru Honorer Juga Terima Subsidi Gaji Rp 2,4 Juta Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati
memastikan guru honorer menjadi salah satu penerima subsidi gaji sebesar Rp 600.000 selama
4 bulan atau sekitar Rp 2,4 juta.

Sejauh ini, pihaknya tengah meminta kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
(Kemendikbud) dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
(KemenPAN-RB) untuk melakukan pendataan terhadap pegawai honorer yang memenuhi syarat.

"Ada isu guru honorer dimasukkan dalam daftar penerima manfaat, baik yang sudah terdaftar
di dalam BP Jamsostek dan saat ini di dalam proses penyempurnaan melalui database di
Kemendikbud maupun KemenPAN-RB," jelas Sri Mulyani saat rapat bersama Komisi XI, di DPR
RI, Jakarta, Senin (24/8/2020).
Kendati begitu, dirinya tidak menjelaskan berapa jumlah pegawai atau guru honorer yang bakal
mendapatkan subsidi gaji tersebut.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati memastikan pencairan program subsidi gaji Rp 2,4 juta
atau Rp 600.000 per bulan kepada pegawai bergaji di bawah Rp 5 juta per bulan akan cari pada
pekan ini. Hal itu disampaikannya dalam rapat kerja (raker) bersama Komisi XI DPR di Jakarta.

Sri Mulyani mengungkapkan, peluncuran program bantuan subsidi gaji tersebut nantinya akan
dilakukan langsung oleh Presiden Joko Widodo bersamaan dengan bantuan produktif lainnya.

"Akan diluncurkan Bapak Presiden pada minggu ini yaitu bantuan produktif dan subsidi gaji yang
sudah disiapkan dalam bentuk DIPA," kata Sri Mulyani, Senin (24/8).
Dia menjelaskan pencairan program bantuan untuk pegawai swasta dan bantuan produktif untuk
UMKM, sebagai upaya pemerintah dalam mempercepat realisasi anggaran program PEN yang
dialokasikan Rp 695,2 triliun. Program bantuan pegawai ini masuk ke klaster sektoral K/L dan
pemerintah daerah yang dianggarkan Rp 106,05 triliun.

Bank Indonesia (BI) berkomitmen melakukan percepatan dan perluasan pengedaran uang Rp
75.000 Edisi Khusus Kemerdekaan. Pada tahap berikutnya, bank sentral bakal membuka proses
pemesanan secara kolektif di kantor perwakilannya mulai Selasa besok, 25 Agustus 2020.
Kepala Departemen Pengelolaan BI Marlison Hakim menyampaikan, penyaluran kolektif ini bisa
dilakukan oleh pegawai yang bekerja di kementerian/lembaga dan instansi, serta di korporasi
atau asosiasi atau perkumpulan.

Marlison menyebutkan, persyaratan utama bagi calon pemesan yakni membawa minimal 17
orang untuk ikut menukarkan uang.

"Pertama untuk kementerian atau lembaga. Siapa yang dapat lakukan penukaran, adalah
pegawai kementerian atau lembaga dan instansi, dan dapat menyertakan kolega minimal 17
orang. Apakah keluarga atau karyawannya, minimal 17 orang," jelasnya dalam sesi
teleconference, Senin (24/8/2020).

.

34