Page 161 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN18 DESEMBER 2020

Adapun BSU sendiri diatur dalam regulasi Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker)
Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi
Gaji/Upah Bagi Pekerja Buruh dalam Penanganan Dampak Coronavirus Disease 2019 (Covid-19).

"Data calon penerima BSU ini bersumber dari BPJS Ketenagakerjaan, serta telah dilakukan
verifikasi dan validasi oleh BPJS Ketenagakerjaan," ujarnya.

Mereka yang berhak menerima BSU adalah pekerja atau buruh yang memenuhi persyaratan dan
sesuai kriteria antara lain WNI; pekerja penerima upah; tercatat sebagai anggota aktif BPJS
Ketenagakerjaan per 30 Juni 2020; gaji yang dilaporkan ke BPJS Ketenagakerjaan di bawah Rp5
juta; dan memiliki rekening yang aktif.

"Program ini dimulai pada Agustus 2020 dengan target awal 15,7 juta pekerja," katanya.

Namun seiring berjalannya waktu, setelah dilakukan verifikasi dan validasi terhadap data yang
diserahkan oleh BPJS Ketenagakerjaan, maka data pekerja yang dapat menerima BSU ini hanya
12,4 juta pekerja.

Dengan total bantuan yang diberikan kepada masing-masing pekerja adalah Rp 600 ribu selama
4 bulan atau total sebesar Rp 2,4 juta, dan diserahkan melalui 2 termin, di mana setiap termin
sebesar Rp1,2 juta.

Kemudian termin I diserahkan pada periode September-Oktober 2020, sedangkan termin II pada
periode November-Desember 2020, yang mana penyaluran termin II saat ini masih berjalan.
Demikian anggaran BSU yang tersisa, Kemnaker mengembalikan kepada Bendahara Negara dan
dimanfaatkan bagi Subsidi gaji guru honorer melalui masing-masing instansi yakni Kementerian
Pendidikan dan Budaya (Kemdikbud) maupun Kementerian Agama (Kemenag).

Oleh karena itu, jika BSU dilanjutkan di tahun 2021 Kemnaker siap untuk mengolah, dan
menyalurkan kembali BSU tersebut kepada para pekerja/buruh yang terdampak.

160