Page 165 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN18 DESEMBER 2020
P. 165
RATUSAN PENGUSAHA JATIM SIAP AJUKAN PENANGGUHAN UMK 2021
SURABAYA -- Ratusan perusahaan di wilayah setempat yang bersiap mengajukan penangguhan
pembayaran upah sesuai Upah Minumum Kabupaten/ Kota (UMK) 2021. Ratusan perusahaan
tersebut tengah menyiapkan persyaratan.
Wakil Ketua Bidang Organisasi Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jatim Johnson
Simanjuntak menyebutkan, ratusan perusahaan tersebut menyusul 14 perusahaan yang lebih
dulu mengajukan penangguhan pembayaran UMK ke Disnakertrans Jatim.
"Saya dapat laporan, banyak yang menyiapkan persyaratan (penangguhan) dan segera
mengirim ke Pemprov. Jadi 14 itu info awal saja," ujar Johnson dikonfirmasi Kamis (17/12).
Johnson tidak menyebutkan jumlah persis perusahaan yang akan mengajukan penangguhan
pembayaran UMK 2021. Namun dia memperkirakan ada ratusan perusahaan. Johnson yang juga
menjabat wakil Ketua Dewan Pengupahan Jawa Timur mengatakan, sejumlah perusahaan di
Jatim saat ini juga bersiap merelokasi tempat usahanya.
"Memang relokasi itu harus betul-betul penuh perhitungan. Sekali lagi saya tidak mau sebutkan,
tapi sudah ada yang pindah ke Jawa Tengah," ungkap dia.
Johnson menegaskan, Apindo Jatim tidak berhak melarang pengusaha merelokasi tempat
usahanya ke luar Jatim. Hal itu merupakan hak masing-masing perusahaan. Ketika mereka
merasa keberatan dengan besaran UMK yang ditetapkan, menurutnya salah satu solusinya
adalah merelokasi ke daerah yang lebih terjangkau.
"Sebenarnya begini, beberapa tahun terakhir ini, pengusaha hanya butuh kepastian hukum saja
sih. Nah, kita (Jatim) ini dalam sistem penetapan upah, sudah tidak lagi sesuai dengan aturan,"
ujarnya.
Sebagai bagian dari Apindo, Johnson mengungkapkan, kepastian hukum bagi pengusaha di Jatim
telah menjadi masalah sejak dulu dan memengaruhi pola pikir pengusaha. Ketika Gubernur Jatim
Khofifah Indar Parawansa menetapkan upah itu tidak naik, sesuai SE Menaker, pola pikir
pengusaha bisa berbeda.
Ia menjelaskan, pengusaha di Jawa Timur memandang konsistensi dan ketegasan Gubernur
Jatim dalam melaksanakan aturan di pusat. Baik udang-undang, peraturan menteri, maupun
surat edaran.
"Nah, tetapi kalau tahun ini sudah bergeser (kebijakan Gubernur), maka kekhawatiran
pengusaha, tahun depan pun akan bergeser. Jadi kepastian hukum sangat penting sekali," kata
dia.
164
