Page 40 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN18 DESEMBER 2020
P. 40

WFH MAKSIMAL 50 PERSEN

              Perketat Jam Kegiatan Perkantoran di Jakarta

              Gubernur DKI Anies Baswedan berupaya mengendalikan lonjakan jumlah kasus Covid-19 di ibu
              kota. Itu dilakukan dengan menerbitkan Seruan Gubernur DKI Nomor 17 Tahun 2020 dan Ingub
              DKI Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pengendalian Kegiatan Masyarakat dalam Pencegahan Covid-
              19 di Masa Libur Hari Raya Natal 2020 dan Tahun Baru 2021. Ada beberapa hal yang diatur
              dalam ingub tersebut (perincian lihat grafis).

              Menurut Anies, penerbitan ingub dan sergub itu memperkuat kebijakan PSBB masa transisi yang
              masih berlaku. Dia mengakui, ada beberapa poin pengetatan yang dimasukkan dalam aturan
              tersebut Misalnya, pengaturan kegiatan usaha dengan kapasitas maksimal 50 persen dan jam
              operasional paling lama hingga pukul 19.00. Untuk aturan teknis, dia menugasi masing-masing
              kepala SKPD maupun UKPD.

              "Diharapkan,  melalui  ingub  dan  sergub  ini,  lonjakan  kasus  tidak  terjadi  Karena  itu,  kami
              mengimbau  agar  tetap  berada  di  rumah  dan  mengurangi  kegiatan  di  hiar  rumah  kecuali
              mendesak" kata Anies.

              Wakil  Gubernur  DKI  Ahmad  Riza  Patria  menambahkan,  kebijakan  WFH  menjadi  50  persen
              diputuskan bersama pemerintah pusat "Memang semula Pak Luhut (Menko Maritim dan Investasi
              Luhut Binsar Panjaitan) minta 75 persen. Tapi, setelah dikoordinasikan kembali dengan satgas
              pusat dan Pak Luhut, akhirnya WFH diputuskan 50 persen" terangnya.

              Keputusan  itu  berlaku  bagi  perkantoran  pemerintahan  dan  swasta.  Akhir  tahun,  lanjut  dia,
              banyak kantor yang harus menyelesaikan tugas akhir tahun. "Kami memberikan kesempatan
              kepada  perkantoran  yang  memang  harus  menyelesaikan  tugas-tugas  di  akhir  tahun,"
              tambahnya.

              Terkait aturan menunjukkan hasil rapid test antigen saat keluar masuk Jakarta, Riza menyatakan
              bahwa  itu  merupakan  kebijakan  nasional.  "Perjalanan  udara  harus  menyertakan  hasil  rapid
              antigen  atau  PCR.  Terkait  perjalanan  darat  dari  luar  kota,  kami  sedang  koordinasi  dengan
              Kementerian Perhubungan. Kemungkinan akan dilakukan rapid antigen secara random, tidak
              semua karena memang banyak yang bolak-balik hari-hari keluar masuk Jakarta Dishub DKI yang
              atur teknisnya," katanya Tes itu digratiskan, (rya/col/ilo)

              caption :

              PERKETAT  KEGIATAN:  Pekerja  beraktivitas  di  kawasan  Stasiun  Fatmawati,  Jakarta  Selatan,
              kemarin (17/12). Pemprov DKI mengatur kegiatan usaha dan perkantoran dengan menerapkan
              kapasitas maksimal 50 persen.





















                                                           39
   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45