Page 78 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 29 DESEMBER 2020
P. 78
KSPI menuntut kenaikan upah minimum sektoral kabupaten/kota (UMSK) 2021 dan menolak
omnibus law Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
Selain di MK, KSPI akan menggelar demo di sejumlah daerah lain, di antaranya Semarang,
Bandung, Lampung, Surabaya, Lampung, Batam, dan Gorontalo. KSPI siap menerapkan protokol
kesehatan dalam aksi tersebut.
"Setiap lokasi aksi hanya diikuti seratusan orang, dengan menerapkan phisychal distancing," kata
Presiden KSPI Said Iqbal dalam keterangan tertulis kepada wartawan, Senin (28/12/2020).
Mengenai gugatan ke MK, KSPI telah menyerahkan gugatan uji formil dan materiil. Materi
gugatan uji materiil ini mencakup 12 isu, yaitu upah minimum, pesangon, perjanjian kerja waktu
tertentu (PKWTT), pekerja alih daya ( outsourcing ), waktu kerja, cuti, PHK, penghapusan sanksi
pidana, TKA, jaminan sosial, dan pelaksana penempatan tenaga kerja.
"Sementara untuk uji formil, kami meminta agar omnibus law UU Cipta Kerja dibatalkan
keseluruhan karena dalam proses penyusunannya terdapat cacat formil dan banyak
kejanggalan," kata Said Iqbal.
"Kami meminta agar hakim Mahkamah Konstitusi bersungguh-sungguh dalam memeriksa
perkara ini dan memutus perkara dengan adil. Jika buruh merasa keadilan nya telah dicederai,
maka buruh di seluruh Indonesia akan melakukan aksi besar-besaran," lanjutnya.
Said Iqbal mengatakan pihaknya juga menuntut agar upah minimum 2021 tetap naik. Menurut
dia, jika upah minimum tidak naik, hal itu akan menurunkan daya beli.
77
