Page 179 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 14 APRIL 2020

Title BEGINI SKEMA KERJA SAMA PEMERINTAH DENGAN PLATFORM DIGITAL UNTUK PROGRAM
PRAKERJA
Media Name kontan.co.id
Pub. Date 13 April 2020
Page/URL https://nasional.kontan.co.id/news/begini-skema-kerja-sama-pemerintah- dengan-
platform-digital-untuk-program-prakerja
Media Type Pers Online
Sentiment Positive

Pemerintah akan melakukan kerja sama dengan pihak swasta untuk program kartu
pra-kerja. Dari 2 juta kartu yang disediakan oleh pemerintah, sebanyak 1,5 juta
kartu akan diakses secara digital. Peserta pengguna kartu ini dapat memilih jenis
pelatihan melalui platform digital seperti Tokopedia, Pinteria, dan platform lainnya.

Pelatihan akan disediakan oleh perusahaan swasta dan dilakukan secara online (e-
learning) dan offline (tatap muka). Sedangkan sebanyak 500 ribu kartu bisa diakses
secara reguler atau berbentuk kartu. Pelatihan dilakukan di LPK (Lembaga Pelatihan
Kerja) milik pemerintah termasuk BLK (Balai Latihan Kerja), LPK swasta dan industri.
Jenis pelatihan ini hanya bisa dilakukan secara offline.

Muchtar azis, Plt Direktur Standardisasi Kompetensi dan Pelatihan Kerja
Kementerian Ketenagakerjaan mengungkapkan, pada dasarnya untuk ikut
bergabung di program Kartu pra Kerja (KpK), terbuka bagi semua lembaga
pelatihan baik milik pemerintah maupun swasta melalui platform digital (e-
marketplace).

"Artinya setiap lembaga pelatihan harus terdaftar pada platform digital tersebut.
Pendaftarannya tentu disesuaikan dengan masing-masing paltfom digital," ujar
Muchtar kepada kontan.co.id, Senin (13/4).

Muchtar menjelaskan, saat ini terdapat 8 platfom digital yang diakui oleh
manajemen pelaksana (PMO) Kartu pra Kerja (KpK), 7 swasta dan 1 pemerintah.
Seperti, Tokopedia, Bukalapak, Skill Academy, Pinteria, MauBelajarApa, Sekolah.mu,
Pijar, dan Kemenaker.

"Setiap platform digital memiliki karakteristik dalam bekerjasama dengan lembaga
pelatihan, diantaranya bahwa platform digital milik swasta tersebut dapat
memungut biaya sesuai dengan ketentuan dari lembaga pelatihan," kata Muchtar.

Tetapi menurutnya, untuk paltfom digital milik pemerintah yaitu adalah milik
kementerian ketenagakerjaan/sisnaker, tidak ada biaya nya. Muchtar menyebut,
setiap platform digital akan membuat perjanjian kerja sama (MoU) dengan lembaga
pelatihan.

Page 179 of 210.