Page 180 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 14 APRIL 2020
P. 180
"Platfom pemerintah hanya memfasilitasi, tidak ada biaya sepersen pun. Jika
lembaga pelatihan bergabung dengan platfom digital pemerintah, maka biayanya
100% langsung ke lembaga pelatihan tersebut, tidak ada sharing ke platfom digital
pemerintah. Untuk pelaksanaan program kartu prakerja saat ini lebih banyak
melibatkan lembaga pelatihan yang memenuhi syarat dan terdaftar pada paltform
digital resmi," jelas Muchtar.
Selain itu, Muchtar memaparkan, dalam peraturan Menteri Perekonomian nomor
3/2020 sebagai payung hukum disebutkan bahwa jangka waktu kerjasama ini
adalah 2 tahun, tetapi juga tergantung dari perjanjian kerjasama antara penyedia
platfom dengan lembaga pelatihan. "bisa jadi ada yang satu tahun," katanya.
Ia menjelaskan, saat ini yang di prioritaskan adalah pelatihan online. Persyaratan
bagi lembaga pelatihan untuk ikut dalam program KpK khususnya dalam masa
pandemi (covid-19) adalah memiliki program pelatihan yang online, konten digital,
memiliki link website, minimal memiliki NIB.
Biaya pelatihan yang disediakan saat ini maksimal sebesar Rp 1 juta. Tetapi
Bambang menyebut, nilai ini dapat berbeda untuk setiap jenis program pelatihan
yang ditawarkan oleh lembaga pelatihan.
"Nilai besaran biaya pelatihan akan dibayarkan langsung ke lembaga pelatihan
setelah peserta program KpK dinyatakan selesai mengikuti pelatihan. Peserta bebas
menentukan pilihan di lembaga pelatihan mana yang akan mereka ikuti. Artinya
setiap lembaga pelatihan akan bersaing baik dari aspek harga, pelayanan maupun
kualitas pelatihan yang ditawarkan," paparnya.
Perlu diketahui, Program Kartu Prakerja adalah bantuan biaya pelatihan dan insentif
yang bertujuan untuk mengembangkan kompetensi kerja sasaran penerima yang
berusia 18 tahun ke atas dan sedang tidak mengikuti pendidikan formal. Bantuan ini
hanya akan diberikan sekali seumur hidup untuk peserta. Kartu Prakerja bertujuan
untuk mengembangkan kompetensi angkatan kerja, meningkatkan produktivitas dan
daya saing angkatan kerja.
Bantuan ini diberikan bagi para pekerja, pencari kerja, pelaku usaha mikro dan kecil
yang kehilangan pekerjaan dan/atau mengalami penurunan daya beli akibat
pandemi Covid-19. Peserta program ini haruslah warga negara Indonesia (WNI).
Pemerintah menganggarkan dana puluhan triliun untuk program ini dalam periode di
2020.
Page 180 of 210.
