Page 192 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 14 APRIL 2020

Title LESTARI MOERDIJAT TEGASKAN PEMBAGIAN KARTU PRAKERJA HARUS BIJAKSANA
Media Name jawapos.com
Pub. Date 13 April 2020
https://www.jawapos.com/nasional/13/04/2020/lestari-moerdijat-tegaskan -pembagian-
Page/URL
kartu-prakerja-harus-bijaksana/
Media Type Pers Online
Sentiment Positive

Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mengapresiasi langkah pemerintah yang mulai
membuka pendaftaran bagi masyarakat untuk mendapatkan Kartu Prakerja tahap
pertama terhitung sejak Sabtu (11/4). Namun, dia mengingatkan agar
pelaksanaannya bisa bijaksana dan hati-hati.

Pasalnya, kuota Kartu Prakerja gelombang pertama hanya untuk 164.000 pekerja,
sedangkan mereka yang membutuhkan pekerjaan mencapai jutaan orang. "Saat
pemerintah menetapkan social distancing akibat mewabahnya Covid-19, sampai
sekarang ini banyak perusahaan yang telah merumahkan, bahkan mem-PHK
karyawannya. Informasi yang berkembang tercatat 1,2 juta orang di-PHK," ujarnya,
Senin (13/4).

Rerie, sapaan akrab Lestari, meminta kepada pemerintah agar tetap memperhatikan
mereka yang dirumahkan tanpa dibayar tersebut. "Jangan sampai mereka frustrasi
karena terbentur persyaratan yang tidak bisa mereka penuhi," kata Rerie. Dalam
persyaratan untuk mendapatkan Kartu Prakerja, disebutkan yang boleh mendaftar
adalah warga negara berusia 18 tahun ke atas. Rerie pun mempertanyakan batasan
usia tersebut. "Usia di atas 18 tahun ke atas sampai berapa tahun, apakah mereka
yang sudah berusia di atas 50 tahun misalnya masih boleh mendaftar?" ujarnya.

Rerie juga mengingatkan setelah mereka ikut pendidikan dan pelatihan apakah
pemerintah sudah mempersiapkan tindak lanjutnya, misalnya kesempatan atau
lowongan kerja buat mereka. "Apakah pemerintah sudah punya data berapa banyak
perusahaan yang siap menampung mereka? Jangan sampai setelah mendaftar dan
ikut pelatihan, mereka kembali menjadi pengangguran," katanya.

Dia menambahkan, motivasi para pendaftar juga perlu digali. "Jangan sampai
mereka mendaftar hanya untuk coba-coba. Setelah mereka lulus, siapa yang
mengawasi dan menindaklanjuti. Ini penting, jangan sampai anggaran Rp 20 triliun
yang disiapkan untuk program ini mubazir," imbuhnya. Karena pendaftaran
dilakukan secara online, anggota dewan ini mengingatkan agar pemerintah juga
menyiapkan infrastruktur, jaringan, sistem dan IT-nya dengan baik. "Jangan sampai
pendaftar terkendala karena infrastruktur onlinenya belum siap. Kita tidak ingin
dengar program yang disiapkan untuk menyelesaikan masalah malah memunculkan

masalah baru," pungkas Rerie.

Page 192 of 210.