Page 315 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 15 OKTOBER 2020
P. 315
Ringkasan
Mahkamah Konstitusi (MK) menerima permohonan uji materi Omnibus Law Undang-Undang
Cipta Kerja dari seorang buruh dan karyawan kontrak. Kedua orang tersebut berasal dari Dewan
Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja Singaperbangsa (DPP FSPS).
MK SUDAH TERIMA UJI MATERI DARI SERIKAT PEKERJA, BALEG DPR: TIDAK ADA
PERUBAHAN UU CIPTA KERJA
Mahkamah Konstitusi (MK) menerima permohonan uji materi Omnibus Law Undang-Undang
Cipta Kerja dari seorang buruh dan karyawan kontrak.
Kedua orang tersebut berasal dari Dewan Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja
Singaperbangsa (DPP FSPS).
"Iya, sudah ada 2 permohonan diajukan. Silakan cek dan cermati permohonannya di laman MK,
mkri. id," kata Juru Bicara MK Fajar Laksono kepada Tribun, Selasa(13/10).
Penggugat pertama adalah Dewa Putu Reza yang mengaku sebagai karyawan kontrak di sebuah
perusahaan.
Kemudian penggugat kedua ialah Ayu Putri yang mengaku sebagai freelance.
Fajar mengatakan, permohonan dari dua masih diproses untuk diregistrasi. Selanjutnya, MK akan
menggelar sidang pendahuluan paling lama 2 pekan sejak permohonan teregistrasi.
"Paling lama 14 hari sudah harus diagendakan sidang pertama, paling lama ya itu. Berarti bisa
lebih cepat dari itu," kata Fajar.
Gugatan pertama yang diajukan Dewa Putu Reza dan Ayu Putri telah diterima panitera MK
dengan nomor 2034/PAN. MK/X/2020.
Dalam gugatannya, Reza dan Ayu mengajukan gugatan terhadap Pasal 59, Pasal 156 ayat (2)
dan ayat (3), Pasal 79 ayat (2) huruf b, dan Pasal 78 ayat (1) huruf b klaster Ketenagakerjaan
UU Cipta Kerja .
Menurut Dewa dan Ayu, pasal-pasal yang digugat mengatur mengenai penghapusan batas waktu
perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT), penghapusan ketentuan minimal dalam memberikan
pesangon, serta penghapusan ketentuan istirahat mingguan dan penambahan waktu jam lembur
yang mengakibatkan hilangnya perlindungan hukum yang adil bagi para pekerja.
"Dengan diberlakukannya UU Cipta Kerja yang meniadakan batas waktu PKWT telah
menghalangi pekerja kontrak untuk dapat menjadi pekerja tetap yang berhak atas pemberian
pesangon, dan/atau uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak," ujar Reza dan
Ayu dalam permohonannya.
Sehingga keduanya meminta MK agar menyatakan pasal-pasal yang digugat bertentangan
dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
Sementara permohonan kedua diajukan DPP FSPS yang diwakili Ketua Umumnya Deni Sunarya
dan Sekretaris Umum Muhammad Hafiz.
Berkas permohonan mereka diterima panitera MK dengan nomor 2035/PAN. MK/X/2020. Mereka
menggugat Pasal 81 angka 15, angka 19, angka 25, angka 29 dan angka 44 klaster
Ketenagakerjaan UU Ciptaker.
314
