Page 316 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 15 OKTOBER 2020

DPP FSPS menilai pasal-pasal tersebut telah mengubah ketentuan PKWT, upah minimum,
pesangon, uang penghargaan, dan uang penggantian hak. Mereka menilai berubahnya
ketentuan tersebut merugikan buruh.

Sehingga, DPP FSPS meminta MK agar pasal-pasal tersebut dinyatakan bertentangan dengan
UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Sebelumnya, sejak disahkan pada 5 Oktober, Omnibus Law mendapat protes yang membuat
munculnya demo besar-besaran di berbagai daerah. Puncaknya pada 8 Oktober, demo menolak
Omnibus Law di sejumlah daerah berujung ricuh dan menimbulkan kerusakan fasilitas umum.
Merespons gelombang penolakan terhadap Omnibus Law, Presiden Jokowi meminta masyarakat
yang tak puas bisa mengajukan gugatan ke MK.

Tidak Berubah Badan Legislasi (Baleg) DPR memastikan tidak ada perubahan subtansi dalam
draf Undang-Undang Cipta Kerja, yang telah disahkan saat rapat paripurna dan sekarang sudah
difinalkan menjadi 812 halaman.
Ketua Baleg DPR Supratman Andi Agtas mengatakan, terkait pasal 79 dalaMKlaster
ketenagakerjaan telah putuskan dalam rapat panitia kerja (Panja) RUU Cipta Kerja.

"Pasal 79, terkait dengan ayat 1, ayat 2, ayat 3 itu adalah hasil keputusan Mahkamah Konstitusi
(MK). Nah itu yang kami kembalikan semua," papar Supratman.

Supratman menyebut, dirinya bersama anggota Panja lainnya telah membaca satu per satu
terhadap materi muatan UU Cipta Kerja yang sudah diputuskan dalam rapat paripurna DPR pada
5 Oktober 2020.

"Kami kembalikan kepada Kesekjenan sesuai dengan draf yang terakhir (tanpa mengubah
subtansi)," ucap politikus Gerindra itu.
Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin memastikan tidak ada kepentingan pribadi pada pembahasan
Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja, hingga akhirnya disahkan menjadi undang-undang.

"Tidak ada interest, kepentingan pribadi, kepentingan kelompok dalaMKami pimpinan DPR,
pimpinan fraksi dan Badan Legislasi memanfaatkan kondisi tertentu untuk hal yang
menguntungkan para pihak tertentu," ujar Azis.

Azis meyakini proses pembahasan yang dilakukan di Badan Legislasi (Baleg) DPR sudah sesuai
mekanisme dan tata cara dalam pengambilan keputusan di DPR.

Bahkan, kata Azis, setiap rapat RUU tersebut selalu ada catatan hingga rekamannya yang dapat
diakses masyarakat secara luas.

"Bagi yang masih kontra, ada mekanisme konstitusi yang dibuka oleh aturan-aturan konstitusi
kita melalui Mahkamah Konstitusi . Kami sangat menghargai perbedaan-perbedaan untuk bisa
dilakukan ke MK," papar Azis.
Politikus partai Golkar itu pun menjamin, draf UU Cipta Kerja setebal 812 halaman dari
sebelumnya 1. 035 halaman, tidak ada pasal selundupan atau di luar yang menjadi kesepakatan
pada tingkat I maupun II.

"Kami tidak berani dan tidak akan memasukan selundupan pasal. Itu kami jamin sumpah jabatan
kami, karena itu tindak pidana apabila ada selundupkan pasal," ujar Azis. (Tribun
Network/ham/sen/wly).

315