Page 356 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 15 OKTOBER 2020
P. 356
Sebanyak 488 halaman merupakan isi undang-undang, sementara sisanya merupakan
penjelasan. Draf tersebut telah melalu proses perbaikan dan pengeditan oleh Kesekjenan DPR
setelah disahkan pada 5 Oktober 2020. Rencananya, sesuai dengan ketentuan UU Nomor
12/2011, draf UU akan dikirimkan kepada presiden pada Rabu (14/10/2020) ini.
PERUBAHAN DRAF UU CIPTA KERJA DAN KESAKRALAN YANG HILANG
Setelah simpang siur selama hampir satu pekan setelah disetujui di rapat paripurna, draf UU
Cipta Kerja akhirnya dirampungkan DPR dan siap dikiriMKe presiden.
Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin, dalaMKonferensi pers pada Selasa (13/10/2020), memastikan
draf UU Cipta Kerja yang telah final dan akan dikiriMKe Presiden Joko Widodo adalah yang terdiri
atas 812 halaman.
Sebanyak 488 halaman merupakan isi undang-undang, sementara sisanya merupakan
penjelasan. Draf tersebut telah melalu proses perbaikan dan pengeditan oleh Kesekjenan DPR
setelah disahkan pada 5 Oktober 2020.
Rencananya, sesuai dengan ketentuan UU Nomor 12/2011, draf UU akan dikirimkan kepada
presiden pada Rabu (14/10/2020) ini.
"Setelah dilakukan pengetikan final berdasarkan legal drafter yang ditentukan Kesekjenan dan
mekanisme, total jumlah kertas dan halaman hanya 812 halaman berikut undang-undang dan
penjelasan," kata Azis.
Sebelumnya, sempat beredar draf dengan jumlah halaman yang berbeda-beda. Setidaknya ada
tiga draf yang diterima wartawan, yaitu draf setebal 905 halaman dan 1. 035 halaman.
Azis menjamin tidak ada perubahan substansi selama proses pengeditan draf UU Cipta Kerja.
Menurutnya, penyusutan jumlah halaman disebabkan pengubahan format ukuran kertas yang
semula A4 menjadi legal.
Ia mengatakan upaya mengubah substansi seperti menambahkan ayat atau pasal dalam RUU
yang telah disetujui di paripurna merupakan tindak pidana.
"Tentu kami tidak berani dan tidak akan memasukkan selundupan pasal. Itu sumpah jabatan
kami. Karena itu merupakan tindak pidana apabila ada selundupan pasal," ucapnya.
Meski ditepis oleh Azis, Kompas. com menemukan perubahan substansi dalaMKetiga draf yang
beredar.
DalaMKlaster ketenagakerjaan saja, misalnya, ada penambahan ayat atau pasal. Di antaranya
pada Pasal 79, Pasal 88A, dan Pasal 154A ayat (1).
Ada penambahan satu ayat dalam Pasal 79 yang mengatur soal pemberian ketentuan istirahat
dan cuti oleh perusahaan tertentu diatur lewat peraturan pemerintah.
Kemudian, ada penambahan tiga ayat dalam Pasal 88A soal hak pekerja/buruh saat terjadi PHK.
Selanjutnya, dalam Pasal 154A ayat (1), juga ada penambahan ketentuan. Ketentuan itu
mengatur tentang hak pekerja mengajukan PHK yang sebelumnya dihapus.
Ketua Badan Legislasi DPR, Supratman Andi Agtas, menjelaskan perubahan tersebut merupakan
penyelarasan keputusan saat RUU masih dibahas.
355
