Page 357 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 15 OKTOBER 2020

Supratman mengatakan, sesuai kesepakatan panitia kerja, ada ketentuan-ketentuan
dalaMKlaster ketenagakerjaan yang dikembalikan sesuai dengan UU Ketenagakerjaan Nomor
13/2003 dan Keputusan Mahkamah Konstitusi.

"Sebenarnya itu tidak mengubah substansi, karena itu keputusan panja mengembalikan kepada
undang-undang existing," ujarnya.

Pengamat Hukum Tata Negara dari Universitas Parahyangan, Asep Warlan Yusuf menilai tidak
seharusnya RUU Undang Cipta Kerja yang belum final naskahnya disahkan menjadi undang-
undang.

Ia pun menyebut bahwa kedudukan RUU itu cacat hukum.

"Karena bagaimanapun juga naskah yang akan diplenokan itu naskah yang paling akhir dari
berbagai tahapan, mulai dari panja dan yang paling tinggi itu pleno atau paripurna. Paripurna
itu sudah bukan wacana lagi, tapi pengesahan," kata Asep, Jumat (9/10/2020).

Pengamat Hukum Tata Negara dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Zainal Arifin Mochtar,
mengatakan alasan DPR yang hendak mengedit redaksional draf UU Cipta Kerja tak dapat
dibenarkan.

Sebab, RUU tersebut telah disetujui menjadi undang-undang lewat rapat paripurna. Pengesahan
tersebut merupakan suatu proses yang sakral.

"Hanya saja, Indonesia tidak memperlakukan undang-undang secara sakral. Karena yang
namanya undang-undang itu sakral," kata Zainal, Selasa (13/10/2020).

Zainal pun menilai wajar jika publik menaruh curiga terhadap pembahasan UU Cipta Kerja karena
draf terus berubah-ubah.

Dia mengatakan, sejak awal pembahasan UU Cipta Kerja dilakukan serba tertutup dan minim
partisipasi publik.
"Itu buah dari ketertutupan dan buah dari tidak ada transparansi. Dengan kondisi begitu gimana
orang enggak curiga dengan undang-undang yang dibuat," ucapnya.

356