Page 133 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 23 FEBRUARI 2021
P. 133

Judul               Perusahaan Tunggak Iuran BPJS Ketenagakerjaan, Pemerintah Bakal
                                    Tunda Pencairan JKP
                Nama Media          kompas.com
                Newstrend           Jaminan Kehilangan Pekerjaan
                Halaman/URL         https://money.kompas.com/read/2021/02/22/165707726/perusahaan-
                                    tunggak-iuran-bpjs-ketenagakerjaan-pemerintah-bakal-tunda-pencairan
                Jurnalis            Ade Miranti Karunia
                Tanggal             2021-02-22 16:57:00
                Ukuran              0
                Warna               Warna
                AD Value            Rp 17.500.000
                News Value          Rp 52.500.000
                Kategori            Dirjen PHI & Jamsos
                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Positif



              Narasumber

              negative - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal) Iya (tidak akan mendapatkan iuran JKP apabila
              perusahaan  menunggak  pembayaran).  Bila  batas  tunggakan  tersebut  sudah  melebihi  maka
              perusahaan yang harus bertanggung jawab atas pemenuhan hak tersebut kepada pekerja

              neutral  -  Anwar  Sanusi  (Sekretaris  Jenderal  (Sekjen)  Kemenaker)  Dalam  batas  tunggakan
              tertentu, BPJS Ketenagakerjaan yang akan membayar manfaat JKP


              Ringkasan

              Pemerintah  melalui  Kementerian  Ketenagakerjaan  (Kemenaker)  memastikan  tidak  akan
              membayarkan  iuran  program  Jaminan  Kehilangan  Pekerjaan  (  JKP  )  apabila  perusahaan
              menunggak  pembayaran  iuran  BPJS  Ketenagakerjaan.  Hal  ini  diatur  di  dalam  Peraturan
              Pemerintah (PP) Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaran Program Jaminan Kehilangan
              Pekerjaan, yang menjadi regulasi turunan Undang-Undang (UU) Cipta Kerja.



              PERUSAHAAN TUNGGAK IURAN BPJS KETENAGAKERJAAN, PEMERINTAH BAKAL
              TUNDA PENCAIRAN JKP

              JAKARTA, - Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) memastikan tidak
              akan membayarkan iuran program Jaminan Kehilangan Pekerjaan ( JKP ) apabila perusahaan
              menunggak pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan .

              Hal ini diatur di dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaran
              Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan, yang menjadi regulasi turunan Undang-Undang (UU)
              Cipta Kerja.

              "Iya  (tidak  akan  mendapatkan  iuran  JKP  apabila  perusahaan  menunggak  pembayaran).  Bila
              batas tunggakan tersebut sudah melebihi maka perusahaan yang harus bertanggung jawab atas

                                                           132
   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138