Page 134 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 23 FEBRUARI 2021
P. 134
pemenuhan hak tersebut kepada pekerja," kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemenaker Anwar
Sanusi, dihubungi Kompas.com, Senin (22/2/2021).
Namun, apabila terdapat tunggakan iuran BPJS Ketenagakerjaan bukan berarti hak pekerja yang
memenuhi syarat atas manfaat JKP menjadi tidak terpenuhi.
"Dalam batas tunggakan tertentu, BPJS Ketenagakerjaan yang akan membayar manfaat JKP,"
ujar Anwar.
Dalam Pasal 16 ayat 1 PP No.36/2021 disebutkan bahwa dalam hal pelaksanaan rekomposisi
iuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 5 menagalami keterlambatan maka
pemerintah pusat tidak membayarkan iuran.
Rekomposisi yang dimaksud adalah iuran dari Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan
Kematian (JKM) yang menjadi sumber dana Jaminan Kehilangan Pekerjaan.
Sebagaimana diketahui, JHT menjadi program pelengkap di BPJS Ketenagakerjaan, setelah
adanya Jaminan Hari Tua (JHT), JKK, JKM, dan Jaminan Pensiun.
Apalagi pemerintah mengklaim JKP ini bakal memberikan manfaat lebih kepada pekerja/buruh
yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) terutama, berupa uang tunai, akses pasar kerja,
dan pelatihan kerja.
Namun, untuk mendapatkan manfaat JKP, perusahaan harus mendaftarkan pekerja/buruhnya
menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan, paling lama 30 hari sejak mempekerjakan pekerja
tersebut.
133
