Page 191 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 23 FEBRUARI 2021
P. 191

Judul               Tak Semua Korban PHK Dapat Pesangon Penuh di Aturan UU Cipta
                                    Kerja, Ini Ketentuannya
                Nama Media          liputan6.com
                Newstrend           Omnibus Law
                Halaman/URL         https://www.liputan6.com/bisnis/read/4489502/tak-semua-korban-
                                    phk-dapat-pesangon-penuh-di-aturan-uu-cipta-kerja-ini-ketentuannya
                Jurnalis            Andina Librianty
                Tanggal             2021-02-22 15:10:00
                Ukuran              0
                Warna               Warna
                AD Value            Rp 17.500.000
                News Value          Rp 52.500.000
                Kategori            Dirjen PHI & Jamsos
                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Positif



              Ringkasan

              Peraturan  Pemerintah  Nomor  35  Tahun  2021  tentang  Perjanjian  Kerja  Waktu  Tertentu,  Alih
              Daya, Waktu Kerja, Hubungan Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)
              telah diterbitkan. Salah satu yang ditetapkan dalam peraturan ini adalah tidak semua korban
              Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) mendapatkan pesangon penuh.


              TAK SEMUA KORBAN PHK DAPAT PESANGON PENUH DI ATURAN UU CIPTA KERJA,
              INI KETENTUANNYA

              Jakarta - Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu,
              Alih Daya, Waktu Kerja, Hubungan Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja
              ( PHK ) telah diterbitkan.

              Salah  satu  yang  ditetapkan  dalam  peraturan  ini  adalah  tidak  semua  korban  Pemutusan
              Hubungan Kerja (PHK) mendapatkan pesangon penuh.

              Ketentuan perhitungan pesangon ini didasarkan sejumlah alasan pengusaha melakukan PHK.

              Mengutip Pasal 40 ayat 2, ketentuan uang pesangon pada dasarnya sebagai berikut: a. Masa
              kerja kurang dari 1 tahun, 1 bulan upah b. Masa kerja 1 tahun atau lebih tapi kurang dari 2
              tahun, 2 bulan upah c. Masa kerja 2 tahun atau lebih tapi kurang dari 3 tahun, 3 bulan upah d.
              Masa kerja 3 tahun atau lebih tapi kurang dari 4 tahun, 4 bulan upah e. Masa kerja 4 tahun atau
              lebih tapi kurang dari 5 tahun, 5 bulan upah f. Masa kerja 5 tahun atau lebih tapi kurang dari 6
              tahun, 6 bulan upah g. Masa kerja 6 tahun atau lebih tapi kurang dari 7 tahun, 7 bulan upah h.
              Masa kerja 7 tahun atau lebih tapi kurang dari 8 tahun, 8 bulan upah i. Masa kerja 8 tahun atau
              lebih, 9 sembilan bulan upah Namun dalam Pasal 42 dan 43, pekerja yang terkena PHK hanya
              mendapatkan uang pesangon sebesar 0,5 kali ketentuan Pasal 40 ayat 2.

              Dalam hal ini PHK disebabkan terjadi karena pengambilalihan perusahaan yang mengakibkan
              terjadinya perubahan syarat kerja, dan pekerja atau buruh tidak bersedia melanjutkan hubungan
              kerja.

                                                           190
   186   187   188   189   190   191   192   193   194   195   196