Page 192 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 23 FEBRUARI 2021

Pada Pasal 43 tertulis, pengusaha dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap
Pekerja/Buruh karena alasan Perusahaan melakukan efisiensi yang disebabkan Perusahaan
mengalami kerugian maka Pekerja/ Buruh berhak atas: a. uang pesangon sebesar 0,5 (nol koma
lima) kali ketentuan Pasal 40 ayat (2); b. uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali
ketentuan Pasal 40 ayat (3); dan c. uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (4).

Hal yang sama juga akan dialami korban PHK dengan alasan perusahaan tutup karena
mengalami kerugian secara terus-menerus selama dua tahun, atau mengalami kerugian tidak
secara terus menerus selama dua tahun. Begitu pula PHK yang disebabkan perusahaan tutup
karena keadaan terpaksa (force majeure), pailit, serta perusahan dalam keadaan penundaan
kewajiban pembayaran utang karena mengalami kerugian.

Kendati demikian, juga ada alasan PHK yang membuat para pekerja bisa mendapatkan uang
pesangon secara penuh seperti yang telah ditentukan pada Pasal 40.

Pada Pasal 41, misalnya, PHK disebabkan perusahaan melakukan penggabungan, peleburan,
atau pemisahan perusahan dan pekerja atau buruh tidak bersedia melanjutkan hubungan kerja
atau pengusaha tidak bersedia menerima pekerja atau buruh tersebut. Dalam hal ini antara lain
yang berhak diterima oleh pekerja adalah uang pesangon sebesar satu kali ketentuan Pasal 40
tersebut.

Pasal 42, korban PHK karena alasan pengambilalihan perusahaan juga berhak atas hak yang
sama. Begitu pula dengan PHK disebabkan perusahaan tutup bukan karena mengalami kerugian.

Salah satu aturan pelaksana UU Cipta Kerja yang telah diterbitkan adalah Peraturan Pemerintah
Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja,
Hubungan Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Dalam peraturan
ini diantaranya yang diatur adalah pemberian uang kompensasi.

Berdasarkan Pasal 15, pengusaha wajib memberikan uang kompensasi kepada pekerja atau
buruh yang hubungan kerjanya berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT).

Mengutip penjelasan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker), PKWT bisa disebut sebagai
pekerjaan kontrak. Pemberian uang kompensasi dilaksanakan pada saat berakhirnya PKWT.

"Uang kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pekerja/Buruh yang
telah mempunyai masa kerja paling sedikit 1 (satu) bulan secara terus menerus," demikian bunyi
Pasal 15 dalam salinan PP tersebut, seperti dikutip pada Senin (22/2/2021).

Apabila PKWT diperpanjang, uang kompensasi diberikan saat selesainya jangka waktu PKWT
sebelum perpanjangan. Mengenai jangka waktu perpanjangan PKWT, uang kompensasi
berikutnya diberikan setelah perpanjangan jangka waktu PKWT berakhir atau selesai.

Namun, pemberian uang kompensasi tidak berlaku bagi tenaga kerja asing yang dipekerjakan
oleh pemberi kerja dalam Hubungan Kerja berdasarkan PKWT.

Besaran uang kompensasi diberikan sesuai dengan sejumlah ketentuan. PKWT selama 12 bulan
secara terus menerus diberikan sebesar satu bulan upah.

Kemudian PKWT selama satu bulan atau lebih, tapi kurang dari 12 bulan maka dihitung secara
proporsional dengan perhitungan masa kerja dibagi 12 dikalikan satu bulan upah. Sementara
PKWT selama lebih dari 12 bulan dengan perhitungan masa kerja dibagi 12 dikalikan satu bulan
upah.

191