Page 197 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 23 FEBRUARI 2021
P. 197
"Boleh menolak, yang terpenting tetap menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat
(kamtibmas) dalam menyuarakan aspirasi," ujar Nining dalam keterangannya, Senin
(22/2/2021).
Diketahui, UU Ciptaker kini tengah dalam proses pembuatan peraturan turunan. Peraturan ini
masih berupa rancangan peraturan pemerintah (RPP).
Penolakan terhadap aturan tersebut, menurut Nining, harus sesuai ketentuan hukum dan kondisi
sosial di masyarakat. Penolakan, kata dia, juga tetap memperhatikan situasi saat ini terutama
terkait lonjakan kasus COVID-19 di Tanah Air. "Tetap mengutamakan kesehatan saat melakukan
penolakan. Karena saat ini situasinya pandemi." "Karena pandemi, alangkah baiknya
penyampaian pendapat dilakukan melalui jalur dialog atau audiensi kepada pihak terkait. Bisa
juga secara virtual melalui zoom misalnya, demi terciptanya situasi kamtibmas yang kondusif
dan kesehatan tetap terjaga," imbuh Nining.
RPP turunan UU Ciptaker sendiri, antara lain tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA);
RPP tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu
Istirahat, serta Pemutusan Hubungan Kerja; RPP tentang Pengupahan; dan RPP tentang
Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan.
Harmonisasi RPP dengan kementerian/lembaga terkait telah rampung. Selanjutnya, ialah
perapian. Upaya ini dilakukan untuk menghindari kesalahan-kesalahan kata dan juga rujukan.
Setelah itu, Kementerian Ketenagakerjaan menyerahkannya kembali kepada Sekretariat Negara
agar dapat dilakukan proses penetapan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).
(kri).
196
