Page 190 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 26 JULI 2021
P. 190
"Indonesia dan Malaysia akan melakukan integrasi sistem IT untuk implementasi OCS, serta akan
melakukan pertemuan teknis guna membahas proses bisnis OCS," katanya.
Kedua, Konsep One Maid One Task. Dalam konsep ini. Malaysia mengusulkan agar 1 orang PMI
domestik akan bekerja pada satu keluarga dengan jumlah anggota keluarga maksimal 6 orang.
"Deskripsi pekerjaan PMI tersebut akan tertera secara rinci dalam dokumen perjanjian kerja,"
ucap Anwar.
Ketiga, standar minimum gaji bagi pekerja migran Indonesia (PMI) sektor domestik di Malaysia.
"Indonesia mengusulkan agar standar minimum gaji bagi PMI sebesar RM 1,500, " ujar Anwar
Sanusi.
Keempat, asuransi bagi pekerja PMI sektor domestik di Malaysia. Malaysia telah
mengamandemen aturan terkait asuransi sehingga kepesertaan asuransi juga mencakup pekerja
migran sektor domestik.
Kelima, perpanjangan izin kerja dan kontrak kerja. Malaysia saat ini memiliki program
REKALIBRASI sehingga pemberi kerja bisa mendaftarkan pekerja migrannya yang berstatus
illegal untuk memperoleh izin kerja sehingga pekerja migran tersebut dapat berubah status
menjadi pekerja legal.
Lebih lanjut, Indonesia meminta agar ada tindakan tegas dari Pemerintah Malaysia kepada para
pemberi kerja di negara tersebut yang secara sengaja mempekerjakan PMI Domestik secara
ilegal Keenam, pemeriksaan kesehatan PMI.
Anwar juga mengatakan Indonesia mengusulkan agar pemeriksaan kesehatan dilakukan hanya
satu kali, yaitu sebelum keberangkatan ke Malaysia untuk mengurangi beban biaya penempatan.
"Mengingat saat ini pemeriksaan kesehatan dilakukan dua kali, yaitu sebelum keberangkatan ke
Malaysia dan setelah ketibaan PMI di Malaysia," ujar Anwar Sanusi.
Ketujuh, akses kekonsuleran. Malaysia menjamin bahwa Perwakilan RI memiliki akses
kekonsuleran kepada PMI di Malaysia dan Indonesia meminta agar klausul terkait akses
kekonsuleran tetap masuk ke dalam draf MoU.
Menurut Anwar, usulan Pemerintah RI terkait konsep One Channel System dan pengklasifikasian
jabatan masih perlu dibahas lebih teknis oleh kedua negara.
"Hal inilah yang mengakibatkan pembahasan draf pembaharuan MoU Domestik Indonesia –
Malaysia memakan waktu cukup lama" ujar saat memimpin Delegasi Pembahasan MoU
Employment and Protection of Domestic Workers in Malaysia secara virtual pada hari ini.
Anwar Sanusi mengatakan berkenaan dengan lamanya progress pembahasan draf MoU tersebut
Pemerintah RI (Kemenaker, Kemlu, Perwakilan RI, dan BP2MI) melakukan pertemuan virtual
dengan Pemerintah Malaysia (Kementerian Sumber Manusia Malaysia/KSM dan Kemlu).
Pertemuan itu guna mendiskusikan hal-hal yang menjadi pending issues selama ini dalam
pembahasan draf pembaharuan MoU Domestik Indonesia – Malaysia. (jpnn)
189
