Page 222 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 26 JULI 2021
P. 222
BPJS Kesehatan dan BPJAMSOSTEK akan mengintegrasikan data layanan program jaminan sosial
dan jaminan kehilangan pekerjaan (JKP) secara spesifik. Dengan adanya integrasi data tersebut
diharapkan akan meningkatkan mutu layanan yang diterima peserta.
Hal ini didasari pelaksanaan JKP oleh BPJAMSOSTEK yang bersinggungan dengan kepesertaan
Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) yang dikelola oleh BPJS
Kesehatan.
Menurut Direktur Utama BPJAMSOSTEK Anggoro Eko Cahyo, dengan adanya integrasi data
kepesertaan dua lembaga BPJS ini masyarakat akan lebih diuntungkan karena layanan kedua
lembaga dapat lebih optimal.
Adapun basis data yang digunakan kedua lembaga dalam memberikan layanan kepada
masyarakat adalah melalui Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang dimiliki oleh seluruh rakyat
Indonesia. NIK ini didapatkan dengan mengakses langsung data yang dimiliki oleh Adminduk
untuk kepentingan administrasi kepesertaan kedua lembaga BPJS.
"Masyarakat tidak perlu khawatir terkait penggunaan data NIK karena transaksi data yang
dilakukan ini dijamin keamanannya telah memenuhi standar keamanan teknologi informasi
sesuai dengan ketentuan perundang-undangan," tegas Anggoro dalam keterangan tertulis,
Jumat (23/7/2021).
Anggoro juga mengatakan sinergi ini akan saling mengoptimalkan peran dan fungsi masing-
masing. "Semoga dengan adanya kerja sama ini, kedua lembaga BPJS bisa memiliki data
terintegrasi atau terpadu untuk memberikan kemudahan layanan jaminan sosial bagi seluruh
rakyat Indonesia," tutur Anggoro.
Senada, Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti mengatakan perjanjian kerja sama
yang dilakukan diharapkan dapat mengakomodir kebutuhan peserta, sehingga program jaminan
sosial dapat berjalan dengan optimal.
"Penyelenggaraan jaminan sosial yang adequate dan berkelanjutan merupakan salah satu pilar
kesejahteraan bangsa dan negara, untuk itu dalam mendukung serta meningkatkan kualitas
penyelenggaraan program jaminan sosial, maka diperlukan sinergi antara BPJS Ketenagakerjaan
dan BPJS Kesehatan, terutama terkait integrasi data kepesertaan yangu dimiliki masing-masing,"
jelas Ghufron.
Dirinya menambahkan integrasi data yang dilakukan ini merupakan wujud dukungan penuh BPJS
Kesehatan terhadap program strategis pemerintah sebagaimana yang diamanatkan dalam
penyelenggaraan program JKP.
Dengan dilakukannya pertukaran, pemanfaatan dan integrasi data kepesertaan Program
Jaminan Sosial, diharapkan kedepannya dapat tercipta Data Terpadu Jaminan Sosial.
"Dengan adanya integrasi data ini, kami berharap proporsi penduduk yang tercakup dalam
program jaminan sosial dapat segera terwujud sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 yaitu 98%," ujar Ghufron.
Sebagai informasi, Perjanjian Kerja Sama (PKS) ditandatangani oleh Direktur Perencanaan
Strategis dan Teknologi Informasi BPJAMSOSTEK, Pramudya Iriawan Buntoro bersama dengan
Direktur Perluasan dan Pelayanan Peserta BPJS Kesehatan, David Bangun secara virtual pada
Jumat (23/07).
Adapun Ruang lingkup yang menjadi pokok kerja sama yang tertuang pada Perjanjian Kerja
Sama (PKS) antara lain mengenai pemanfaatan data Administrasi Kependudukan (Adminduk),
221
