Page 240 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 26 JULI 2021
P. 240
PKS ini ditandatangani oleh Direktur Perencanaan Strategis dan Teknologi Informasi
BPJAMSOSTEK, Pramudya Iriawan Buntoro bersama dengan Direktur Perluasan dan Pelayanan
Peserta BPJS Kesehatan, David Bangun secara virtual pada Jumat (23/07). BPJAMSOSTEK
sebagai pihak Pertama dalam PKS ini tentunya memiliki hak dan kewajiban yang mengikat untuk
berlangsungnya layanan yang optimal kepada peserta, begitu pula dengan BPJS Kesehatan
selaku pihak Kedua.
Dalam sambutannya, Direktur Utama BPJAMSOSTEK, Anggoro Eko Cahyo mengatakan, dengan
adanya integrasi data kepesertaan dua lembaga BPJS ini, masyarakat akan lebih diuntungkan
karena layanan kedua lembaga dapat lebih optimal.
Sebagai informasi, basis data yang digunakan kedua lembaga dalam memberikan layanan
kepada masyarakat adalah melalui Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang dimiliki oleh seluruh
rakyat Indonesia. NIK ini didapatkan dengan mengakses langsung data yang dimiliki oleh
Adminduk untuk kepentingan administrasi kepesertaan kedua lembaga BPJS.
"Masyarakat tidak perlu khawatir terkait penggunaan data NIK karena transaksi data yang
dilakukan ini dijamin keamanannya telah memenuhi standar keamanan teknologi informasi
sesuai dengan ketentuan perundang-undangan," tegas Anggoro.
239
