Page 236 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 26 JULI 2021

BSU akan akan diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) yang menetapkan
Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Upah/Upah bagi Pekerja Buruh Dalam
Penanganan Dampak Corona Virus Disease (COVID-19) dan PPKM Tahun 2021. Meskipun, masih
ada kriteria yang dipenuhi untuk mendapatkannya.

Pemerintah akan memberikan BSU Rp1 juta bagi pekerja yang terdampak pada daerah PPKM
Level IV. Di Sumatra Utara, Medan menjadi satu-satunya yang masuk ke dalam asesmen
tersebut.

Kepala Dinas Ketenagakerjaan Sumut Baharuddin Siagian, mengatakan dirinya belum
mengetahui soal persyaratan detil penerima BSU. Pihaknya juga baru melakukan rapat virtual
dengan Kemenaker hari ini, Jumat (23/7/2021). Terkait BSU, pihaknya juga masih mematangkan
pendataan.

“Bagi tenaga kerja yang terdampak akan diberikan bantuan Rp1 juta perorang. Tapi akan dilihat
nanti, sesuai dengan kondisi riil lapangan. Data-datanya harus dari perusahaan. Siapa yang di
PHK, perusahaan mana. Berapa orang. Datanya konkrit,” ujar Baharuddin.

Baharuddin pun menjelaskan, prioritas distribusi BSU ini akan dilakukan untuk Kota Medan,
karena Medan paling berdampak dengan status PPKM Level IV. Pihaknya akan berkoordinasi
dengan Kota Medan.
"Kita utamakan Medan. Sementara Medan yang akan dapat karena PPKM level 4. Tapi nanti
kalau bisa yang level 3, akan kamu usahakan," pungkas Baharuddin.

Sebelumnya, elemen buruh memrotes kebijakan perpanjangan PPKM Darurat di Kota Medan.
Karena kondisi ini membuat ancaman Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) untuk buruh semakin
nyata.

Ketua Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Sumut Willy Agus Utomo mengatakan,
sebelum diberlakukan PPKM sudah banyak buruh yang dirumahkan. Hingga saat ini, kata Willy
sudah 20 ribu lebih buruh di Sumut yang terkena PHK.

"Sejak COVID-19 buruh sudah banyak di PHK, apa lagi kalau ada pembatasan begini, pengusaha
juga akan menutup usahanya, maka yang jadi korban adalah buruh, mereka pasti di rumahkan
bahkan di PHK tanpa hak yang harusnya diterima sesuai UU Ketenagakerjaan," ungkap Willy
dalam keterangan resminya beberapa waktu lalu.

Pihaknya mendukung pemerintah untuk mengendalikan COVID-19. Namun dia berharap,
pemerintah juga memikirkan nasib rakyatnya khususnya buruh yang masih jauh dari kata
sejahtera.

235