Page 246 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 26 JULI 2021
P. 246
SINERGI DUA BPJS OPTIMALKAN LAYANAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL
Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) yang secara resmi diterbitkan oleh pemerintah melalui
Undang-Undang Cipta Kerja merupakan salah satu manfaat dari program jaminan sosial
ketenagakerjaan yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK).
Namun pada pelaksanaannya ada persyaratan yang bersinggungan dengan kepesertaan
Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) yang dikelola BPJS
Kesehatan. Terkait dengan hal tersebut, BPJS Ketenagakerjaan bersama BPJS Kesehatan
bermaksud untuk mengintegrasikan data yang dimiliki.
Integrasi data antardua lembaga BPJS ini diharapkan mampu mengoptimalkan layanan program
jaminan sosial pada umumnya, dan JKP secara spesifik, karena adanya integrasi data ini akan
meningkatkan mutu layanan yang diterima peserta.
Ruang lingkup yang menjadi pokok kerja sama yang tertuang pada Perjanjian Kerja Sama (PKS)
ini antara lain mengenai pemanfaatan data Administrasi Kependudukan (Adminduk), integrasi
data kepesertaan masing-masing institusi BPJS untuk program JKP dan pemanfaatan data
kepesertaan untuk program jaminan sosial.
PKS ini ditandatangani oleh Direktur Perencanaan Strategis dan Teknologi Informasi BPJS
Ketenagakerjaan, Pramudya Iriawan Buntoro, bersama dengan Direktur Perluasan dan
Pelayanan Peserta BPJS Kesehatan, David Bangun, secara virtual pada Jumat (23/07).
BPJS Ketenagakerjaan sebagai pihak pertama dalam PKS ini tentunya memiliki hak dan
kewajiban yang mengikat untuk berlangsungnya layanan yang optimal kepada peserta, begitu
pula dengan BPJS Kesehatan selaku pihak kedua.
Dalam sambutannya, Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Anggoro Eko Cahyo, mengatakan,
dengan adanya integrasi data kepesertaan dua lembaga BPJS ini, masyarakat akan lebih
diuntungkan karena layanan kedua lembaga dapat lebih optimal.
Sebagai informasi, basis data yang digunakan kedua lembaga dalam memberikan layanan
kepada masyarakat adalah melalui Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang dimiliki oleh seluruh
rakyat Indonesia. NIK ini didapatkan dengan mengakses langsung data yang dimiliki oleh
Adminduk untuk kepentingan administrasi kepesertaan kedua lembaga BPJS.
“Masyarakat tidak perlu khawatir terkait penggunaan data NIK karena transaksi data yang
dilakukan ini dijamin keamanannya telah memenuhi standar keamanan teknologi informasi
sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” tegas Anggoro.
Sejalan dengan itu, Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti, mengatakan perjanjian
kerja sama yang dilakukan diharapkan dapat mengakomodir kebutuhan peserta sehingga
program jaminan sosial dapat berjalan dengan optimal.
“Penyelenggaran jaminan sosial yang adequate dan berkelanjutan merupakan salah satu pilar
kesejahteraan bangsa dan negara, untuk itu dalam mendukung serta meningkatkan kualitas
penyelenggaraan program jaminan sosial, maka diperlukan sinergi antara BPJS Ketenagakerjaan
dan BPJS Kesehatan, terutama terkait integrasi data kepesertaan yang dimiliki masing-masing,”
jelas Ghufron.
Ia menambahkan, integrasi data yang dilakukan ini merupakan wujud dukungan penuh BPJS
Kesehatan terhadap program strategis pemerintah sebagaimana yang diamanatkan dalam
penyelenggaraan program JKP.
245
