Page 349 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 26 JULI 2021
P. 349
KEMNAKER TERUS MATANGKAN KEBIJAKAN PROGRAM BSU 2021
Menteri Ketenagakerjaa, Ida Fauziyah, menegaskan bahwa hingga saat ini, pihaknya masih terus
mematangkan kebijakan penyaluran bantuan pemerintah berupa subsidi gaji/upah bagi
pekerja/buruh, atau Bantuan Subsidi Upah (BSU) bagi pekerja/buruh di tahun 2021 ini. Kebijakan
sebagai upaya membantu mengatasi dampak sektor ketenagakerjaan akibat pandemi COVID-
19, khususnya di masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.
Melalui kebijakan penyaluran BSU 2021 yang diluncurkan ke publik pada Rabu (21/7/2021)
malam, lanjut Ida Fauziyah, diharapkan dapat mencegah terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja
(PHK) dan membantu pekerja/buruh yang dirumahkan atau berkurang gajinya karena
pembatasan jam kerja.
"Upaya ini tidak lain agar tingkat pengangguran dan kemiskinan akibat pandemi dapat kita
tekan," kata Menaker Ida Fauziyah di Jakarta, Kamis (22/7/2021).
Sebagai salah satu pelaksana program
Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), Kemnaker, kata Menaker Ida Fauziyah, sejak tahun 2020
lalu telah menggulirkan empat program PEN dan menyentuh langsung sektor ketenagakerjaan
di Indonesia.
Pertama, program BSU yang telah diberikan kepada 12,2 juta orang. Kedua, program kartu pra
kerja yang menyasar pada 5,5 juta orang. Ketiga, program bantuan produktif usaha mikro yang
mencapai 12 juta orang. Keempat, berbagai program padat karya di Kementerian/Lembaga yang
menyasar 2,6 juta orang.
"Keempat program tersebut merupakan wujud keseriusan Kemnaker sebagai salah satu
pelaksana program PEN yang terus berupaya keras menanggulangi dampak pandemi COVID-19
di sektor ketenagakerjaan," kata Menaker Ida Fauziyah.
Menaker Ida Fauziyah menambahkan, pihaknya juga banyak meluncurkan progran dalam
penanganan dampak COVID-19 pada tahun 2020 lalu. Yakni pelatihan vokasi dengan metode
blended training yang mencapai 121 ribu orang, pelatihan peningkatan produktivitas bagi 11 ribu
tenaga kerja, serta sertifikasi kompetensi yang mencapai hampir 750 ribu orang.
Program lainnya terkait jaring pengaman perluasan kesempatan kerja seperti program
wirausaha, padat karya, dan inkubasi bisnis yang total mencapai 322 ribu orang.
Tak ketinggalan, Kemnaker juga melakukan jejaring kerja sama penempatan tenaga kerja di
tengah pandemi, dengan berhasil menempatkan 948 ribu tenaga kerja di dalam maupun di luar
negeri.
"Jika kita total upaya pemerintah memitigasi dampak pandemi di sektor ketenagakerjaan tadi
jumlahnya bisa mencapai 34,6 juta orang, melebihi penduduk usia kerja terdampak COVID-19,
yang menurut survei BPS mencapai 29,12 juta orang," ujar Menaker Ida.
Menaker Ida menjelaskan, untuk memastikan investasi dapat menyerap tenaga kerja secara
optimal, maka pemerintah telah berkolaborasi dengan pemerintah daerah dalam memberikan
perizinan investasi. Hal ini diperlukan agar investasi yang bisa dilakukan benar-benar sesuai
kebutuhan dan keunggulan karakteristik masing-masing daerah, serta bisa memberikan
kontribusi maksimal bagi pembangunan termasuk, dalam hal penyerapan tenaga kerja.
"Pemerintah juga menjalankan strategi kolaborasi lintas sektoral dalam hal pengembangan
investasi yaitu dalam pelaksanaan proyek-proyek strategis nasional yang dalam pelaksanaannya
melibatkan berbagai K/L. Misalnya program pengembangan daerah pariwisata super prioritas,
348
