Page 393 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 26 JULI 2021

"Dengan dibelanjakan maka akan mendukung konsumsi masyarakat secara agregat untuk
mendukung pertumbuhan ekonomi," imbuhnya.
Kedua, mengingat masih banyaknya pekerja formal yang belum didaftarkan ke BPJS
Ketenagakerjaan, maka seharusnya Pemerintah (pusat dan daerah) bisa melakukan upaya
secara proaktif menghubungi perusahaan sehingga benar-benar mendapatkan data pekerja yang
terdampak.

"Jadi seluruh pekerja, yang sudah didaftarkan ke BPJS Ketenagakerjaan atau belum, yang
terdampak akan mendapatkan BSU. Dengan data tersebut maka pemberian BSU bisa lebih tepat
sasaran," ujarnya.

Selanjutnya Ketiga, pemerintah juga seharusnya bisa memberitahukan kepada seluruh
masyarakat pekerja yang memang di PHK pada masa PPKM ini, dirumahkan tanpa upah atau
dipotong upahnya sehingga mereka bisa mendaftarkan diri sebagai penerima BSU.

"Tentunya akan dicek kebenarannya, dan bila memang benar maka dapat menerima BSU. Hal
ini dilakukan di Program Kartu Prakerja dengan mendaftarkan diri, yang tentunya akan dicek
kebenarannya," katanya.

Tentunya dengan mendatangi perusahaan atau mendapat laporan dari pekerja yang terdampak,
Kementerian Ketenagakerjaan dapat mengupdate data pekerja di Sisnaker sehingga ke depan
Kementerian Ketenagakerjaan memiliki data pekerja, tidak lagi hanya berharap dari data BPJS
Ketenagakerjaan.

"Keempat, saya berharap Pemerintah memberikan BSU tidak hanya kepada pekerja formal yang
terdampak tetapi juga kepada pekerja informal, seperti pekerja di mall-mall yang saat PPKM
ditutup dan mereka tidak bisa bekerja. Tentunya dengan tidak bekerja maka upahnya akan
dipotong atau malah tidak dibayarkan karena upah harian," jelasnya.

Selain itu, pemerintah bisa mendapatkan data penyewa di mal-mal sehingga bisa mendapatkan
data pekerja di sana. Demikian juga dengan toko-toko yang ditutup karena PPKM Darurat
sehingga pekerjanya dirumahkan, ini juga harus menjadi sasaran BSU. Termasuk juga pekerja
online seperti ojek online, dan sebagainya yang memang terdampak PPKM Darurat tersebut.

Kelima, terkait dengan proses pemberian BSU yang disalurkan melalui nomor rekening, bila
memang pekerja yang terdampak dan ditetapkan sebagai penerima BSU tidak memiliki nomor
rekening, sebaiknya Pemerintah memiliki alternatif menyalurkannya via Kantor Pos dengan tetap
menjaga protokol Kesehatan.

"Saya berharap Pemerintah bisa lebih adil dalam memberikan BSU Ini sehingga BSU benar-benar
tepat sasaran dan akan membantu pekerja yang terdampak atas adanya PPKM darurat,"
pungkasnya.

392