Page 390 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 26 JULI 2021

Ringkasan

Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar menyarankan agar pemberian Bantuan
Subsidi Upah (BSU) atau subsidi gaji diberikan kepada pekerja yang memang terdampak seperti
pekerja yang terPHK, pekerja yang dirumahkan tanpa upah atau pekerja yang dirumahkan
dipotong upahnya. Bukan peserta yang aktif membayar iuran BPJS Ketenagakerjaan.

PENERIMA SUBSIDI GAJI DINILAI TAK TEPAT SASARAN
Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar menyarankan agar pemberian Bantuan
Subsidi Upah (BSU) atau subsidi gaji diberikan kepada pekerja yang memang terdampak seperti
pekerja yang terPHK, pekerja yang dirumahkan tanpa upah atau pekerja yang dirumahkan
dipotong upahnya. Bukan peserta yang aktif membayar iuran BPJS Ketenagakerjaan.
"Menurut saya, atas rencana pemberian BSU ini, ada beberapa hal yang perlu dikritisi, yaitu
pertama, seharusnya Pemerintah memberikan bantuan kepada pekerja yang memang
terdampak seperti pekerja yang terPHK, pekerja yang dirumahkan tanpa upah atau pekerja yang
dirumahkan dipotong upahnya," kata Timboel dalam tulisannya, Jumat (23/7/2021).

Dia menjelaskan, jika Pemerintah memberikan subsidi gaji Kepada peserta aktif BPJS
Ketenagakerjaan, berarti peserta tersebut masih membayar iuran, dan ini artinya peserta
tersebut masih mendapatkan upah dari pengusaha.
"Mengapa memberikan bantuan kepada yang masih menerima upah, sementara banyak pekerja
yang diPHK, dirumahkan tanpa upah atau dipotong upahnya. Saya kira Pemerintah harus adil
kepada pekerja yang benar-benar terdampak," tegasnya.

Oleh karena itu, dia menyarankan lebih baik yang diberikan BSU adalah peserta yang nonaktif.
Nonaktif berarti tidak bayar iuran lagi, yang artinya pekerja tidak mendapatkan upah lagi.

Menurutnya, jika pekerja yang masih mendapat upah diberikan BSU maka dana tersebut
kemungkinan disimpan di tabungan sehingga tidak dibelanjakan. Sementara bila diberikan
kepada pekerja yang terdampak maka akan dibelanjakan.

"Dengan dibelanjakan maka akan mendukung konsumsi masyarakat secara agregat untuk
mendukung pertumbuhan ekonomi," imbuhnya.

Kedua, mengingat masih banyaknya pekerja formal yang belum didaftarkan ke BPJS
Ketenagakerjaan, maka seharusnya Pemerintah (pusat dan daerah) bisa melakukan upaya
secara proaktif menghubungi perusahaan sehingga benar-benar mendapatkan data pekerja yang
terdampak.

"Jadi seluruh pekerja, yang sudah didaftarkan ke BPJS Ketenagakerjaan atau belum, yang
terdampak akan mendapatkan BSU. Dengan data tersebut maka pemberian BSU bisa lebih tepat
sasaran," ujarnya.

Ketiga, Pemerintah juga seharusnya bisa memberitahukan kepada seluruh masyarakat pekerja
yang memang di PHK pada masa PPKM ini, dirumahkan tanpa upah atau dipotong upahnya
sehingga mereka bisa mendaftarkan diri sebagai penerima BSU.
"Tentunya akan dicek kebenarannya, dan bila memang benar maka dapat menerima subsidi gaji.
Hal ini dilakukan di Program Kartu Prakerja dengan mendaftarkan diri, yang tentunya akan dicek
kebenarannya," katanya.

Update Data Pekerja
389