Page 385 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 26 JULI 2021

PEKERJA DAPAT BSU RP 1 JUTA

Pemerintah memastikan akan mengeluarkan kebijakan pemberian bantuan subsidi upah/gaji
(BSU) bagi pekerja/buruh di tahun 2021 ini. Bantuan ini diharapkan dapat mencegah terjadinya
pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat pandemi Covid-19. Besaran BSU Rp 1 juta diberikan
sekaligus melalui transfer bank.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan, kebijakan BSU dikeluarkan untuk
mencegah pengusaha memutuskan hubungan kerja dengan pekerjanya, serta membantu
pekerja yang dirumahkan.

"Pemberian BSU diharapkan mampu meningkatkan daya beli dan menjaga tingkat kesejahteraan
pekerja/ buruh. Adanya BSU juga diharapkan mampu membantu meringankan beban pengusaha
untuk dapat mempertahankan usahanya di masa pandemi Covid-19," kata Menaker Ida Fauziyah
di Jakarta, Kamis (22/7).

Dengan adanya BSU ini, Ida berharap beban perusahaan dapat berkurang sehingga pengusaha
dan pekerja/buruh dapat terus melakukan dialog sosial bipartit guna mencari solusi bersama di
tengah pandemi. "Melalui BSU ini, kita berharap hubungan industrial yang harmonis dan kondusif
di perusahaan terjaga, sehingga sekali lagi, PHK dapat terhindarkan," tuturnya.

Menaker mengungkapkan, jumlah calon penerima BSU diestimasi mencapai kurang lebih 8 juta
orang dengan kebutuhan anggaran Rp 8 triliun. "Jumlah ini masih berupa estimasi mengingat
proses screening data yang sesuai dengan kriteria di atas masih dilakukan oleh BPJS
Ketenagakerjaan," imbuhnya.

Nantinya, BSU akan diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) yang
menetapkan Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah Bagi
Pekerja/Buruh Dalam Penanganan Dampak Covid-19 dan PPKM Tahun 2021.

Adapun, kriteria kerja/ buruh yang mendapat BSU di antaranya Warga Negara Indonesia (WNI),
pekerja/buruh penerima upah, dan terdaftar sebagai peserta jaminan sosial tenaga kerja yang
masih aktif di BPJS Ketenagakerjaan.

"BPJS Ketenagakerjaan dipilih sebagai sumber data, mengingat saat ini data BPJS
Ketenagakerjaan dinilai paling akurat dan lengkap, sehingga akuntabel dan valid dipergunakan
oleh Pemerintah sebagai dasar pemberian bantuan subsidi secara cepat dan tepat sasaran," ujar
Ida.

Kriteria lainnya adalah pekerja/buruh calon penerima BSU berada di wilayah PPKM Level 4 sesuai
dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2021 jo Nomor 23 Tahun 2021 tentang
Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko
Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran Covid-19.

Kriteria selanjutnya, peserta yang membayar iuran BPJS Ketenagakerjaan berdasarkan upah di
bawah Rp 3,5 juta sesuai upah terakhir yang dilaporkan pemberi kerja kepada BPJS
Ketenagakerjaan. "Dalam hal pekerja bekerja di wilayah PPKM yang UMK-nya di atas Rp 3,5 juta
maka menggunakan UMK sebagai batasan kriteria upah," ujar Ida.

Kriteria terakhir adalah pekerja/buruh pada sektor yang terdampak PPKM antara lain industri
barang konsumsi, perdagangan dan jasa (kecuali jasa pendidikan dan kesehatan), transportasi,
aneka industri, serta properti dan real estate. (Sim)-d

384