Page 57 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 26 JULI 2021

INDONESIA-MALAYSIA SEPAKAT PERBARUI KERJA SAMA SISTEM PENEMPATAN
PMI
Jakarta - Pemerintah Indonesia dan Malaysia sepakat menugaskan pejabat tinggi dari kedua
negara guna membahas lebih lanjut secara teknis konsep One Channel System yang telah
disepakati kedua pemimpin negara, terkait dengan sistem penempatan pekerja migran Indonesia
(PMI).

Kesepakatan tersebut dicapai setelah dilakukan pertemuan bilateral kedua negara pada Jumat
(23/7), dalam rangka pembahasan draf nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding
(MoU) on the Recruitment and Employment of Indonesian Domestic Migrant Workers in Malaysia,
yang disampaikan Pemerintah Indonesia sejak September 2016 mengalami stagnasi.

"Usulan Pemerintah RI terkait konsep One Channel System dan pengklasifikasian jabatan masih
perlu dibahas lebih teknis oleh kedua negara. ," ujar Sekretaris Jenderal Kementerian
Ketenagakerjaan Anwar Sanusi saat memimpin Delegasi Pembahasan MoU Employment and
Protection of Domestic Workers in Malaysia secara virtual dalam keterangannya di Jakarta,
Sabtu.

Berkenaan dengan lamanya progres pembahasan draf MoU tersebut, ia mengatakan, Pemerintah
RI (Kemnaker, Kemlu, Perwakilan RI, dan BP2MI) melakukan pertemuan virtual dengan
Pemerintah Malaysia (Kementerian Sumber Manusia Malaysia/KSM dan Kemlu) guna
mendiskusikan hal-hal yang menjadi "pending issues" selama ini dalam pembahasan draf
pembaharuan MoU Domestik Indonesia-Malaysia.

Ia mengungkapkan ada tujuh poin penting yang dibahas oleh perwakilan Indonesia dan Malaysia
dalam pertemuan menyangkut kerja sama bilateral Indonesia dan Malaysia.

Pertama, konsep One Channel System (OCS). Ide dasar dari One Channel System adalah untuk
mengurangi biaya penempatan dan menyederhanakan prosedur penempatan, sesuai dengan
hukum dan regulasi yang berlaku di kedua negara.

Hal tersebut mencakup penggunaan suatu sistem daring yang menyediakan basis data terkait
dengan permintaan pekerjaan, pemberi kerja, dan ketersediaan tenaga kerja di sektor domestik.

"Indonesia dan Malaysia akan melakukan integrasi sistem IT untuk implementasi OCS serta akan
melakukan pertemuan teknis guna membahas proses bisnis OCS, " katanya.

Kedua, konsep One Maid One Task. Dalam konsep ini, Malaysia mengusulkan agar satu orang
PMI domestik akan bekerja pada satu keluarga dengan jumlah anggota keluarga maksimal enam
orang.

"Deskripsi pekerjaan PMI tersebut akan tertera secara rinci dalam dokumen perjanjian kerja, "
kata dia.

Ketiga, standar minimum gaji bagi PMI sektor domestik di Malaysia. Anwar mengatakan
Indonesia mengusulkan agar standar minimum gaji bagi PMI sebesar RM1.500.

Keempat, asuransi bagi pekerja PMI sektor domestik di Malaysia. Malaysia telah
mengamandemen aturan terkait dengan asuransi sehingga kepesertaan asuransi juga mencakup
pekerja migran sektor domestik.

Kelima, perpanjangan izin kerja dan kontrak kerja. Malaysia saat ini memiliki program
REKALIBRASI sehingga pemberi kerja bisa mendaftarkan pekerja migrannya yang berstatus
ilegal untuk memperoleh izin kerja sehingga pekerja migran tersebut dapat berubah status
menjadi pekerja legal.

56