Page 54 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 26 JULI 2021

Employment of Indonesian Domistic Migran Workers in Malaysia. Yang disampaikan pemerintah
Indonesia sejak bulan September 2016, mengalami stagnasi.

INDONESIA-MALAYSIA SEPAKAT PERBARUI KERJASAMA SISTEM PENEMPATAN
PEKERJA MIGRAN

Jakarta, Pemerintah Indonesia dan pemerintah Malaysia sepakat untuk menugaskan pejabat
tinggi dari kedua negara, guna membahas lebih lanjut secara teknis. Mengenai konsep One
Channel System yang telah disepakati oleh kedua pemimpin negara.

Kesepakatan tersebut dicapai setelah dilakukan nya pertemuan bilateral kedua negara pada
Jumat 23 Juli 2021. Dalam pembahasan draf nota kesepahaman atau Memorandum of
Understanding (MoU) on the Recruitment and Employment of Indonesian Domistic Migran
Workers in Malaysia. Yang disampaikan pemerintah Indonesia sejak bulan September 2016,
mengalami stagnasi.

"Usulan pemerintah RI terkait konsep One Channel System dan pengklasifikasian jabatan, masih
perlu dibahas lebih teknis oleh kedua negara. Hal inilah yang mengakibatkan pembahasan draf
pembaaruan MoU Domestik Indonesia-Malaysia, memaka waktu cukup lama," papar Sekjen
Kemnaker Anwar Sanusi, saat memimpin delegasi pembahasan MoU Employment and Protection
of Domestik Workers in Malaysia, secara virtual,akhir pekan Berkenaan dengan lamanya progres
pembahasan draf MoU tersebut, Sekjen Anwar Sanusi mengatakan; Pemerintah RI (Kemnaker,
Kemlu, Perwakilan RI dan BP2MI), melakukan pertemuan virtual, dengan pemrintah Malaysia
(Kementerian Sumber Manusia Malaysia/KSM dan Kemlu), guna mendiskusikan hal-hal yang
menjadi pending issues selama ini. Dalam pembaruan MoU Domestik Indonesia-Malaysia.

"Dalam pertemuan menyangkut kerjasama bilateral Indonesia-Malaysia, ada 7 poin penting yang
dibahas oleh perwakilan Indonesia dan Malaysia," jelas Anwar Sanusi.
Pertama, konsep One Channel System (OCS). Ide dasar OCS adalah untuk menguragi biaya
penempatan dan menyederhanakan prosedur penempatan. Sesuai dengan hukum dan regulasi
yang berlaku di kedua negara.

"Hal tersebut mencakup penggunaan suatu sistem online yang menyediakan basis data terkait
permintaan pekerjaan, pemberi kerja dan ketersediaan tenaga kerja di sektor domestik.
Indonesia dan Malaysia akan melakukan integrasi sistem IT untuk implementasi OCS. Serta akan
melakukan pertemuan teknis guna membahas proses bisnis OCS," tambah Anwar Sanusi.

Ke dua, konsep One Maid One Task. Dalam konsep ini, Malaysia mengusulkan agar 1 orang PMI
domestik, akan bekerja pada 1 keluarga dengan jumlah anggota keluarga maksimal 6 orang.
Deskripsi pekerjaan PMI tersebut, akan tertera secara rinci dalam dokumen perjanjian kerja.

Ke tiga, standar minimum gaji bagi PMI sektr domestik di Malaysia. Indonesia mengusulkan agar
standar minimum gaji bagi PMI adalah RM 1,500.

Ke empat, asuransi bagi pekerja PMI sektor domestik di Malaysia. Malaysia telah meng-
amandemen aturan terkait asuransi. Sehingga kepesertaan asuransi juga mencakup pekerja
Migran sektor domestik.

Ke lima, perpanjangan izin kerja dan kontrak kerja. Malaysia saat ini memiliki program
REKALIBRASi. Sehinga pemberi kerja bisa men daftarkan pekerja migrannya yang berstaus illegal
untuk memperoleh izin kerja. Sehingga pemberi kerja tersebut dapat berubah status menjadi
pekerja legal.

53